JAKARTA: Kementerian Dalam Negeri akan menggabungkan daerah kabupaten dan kota pemekaran kembali ke induk kabupaten jika dinilai gagal menjalankan pemerintahan yang sehat. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan hasil evaluasi menemukan ada 524 daerah yang berada dalam status buruk dan sangat buruk dalam kinerja pemerintahannnya. Hal itu menimbulkan kajian untuk menarik kebali kebijakan pemekaran yang telah dilakukan. "Berdasarkan UU dimungkinkan [menggabungkan kembali]. Cuma itu bisa dilakukan setelah evaluasi 3 tahun. Kita ini baru 2 tahun karena PP itu lahir 2008. Untuk itu penilaian dilakukan terhadap kinerja 2008-2010. Kami usahakan mempercepat penilaian 2010. Dari penilaian itu baru tahu mana yang stagnan atau mundur," katanya di Istana Presiden, hari ini.Dari hasil penilaian dan evaluasi itu, lanjutnya, baru bisa mempertimbangkan untuk dicabut status pemekarannya atau tidak dengan kabupaten atau kota asalnya. "Evaluasi 524 daerah dengan posisi buruk itu kan kemarin sudah diumumkan."Menurut dia, kinerja pemerintahan daerah terus dipantau oleh pusat untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang sehat dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini, tuturnya, pihaknya menargetkan 50% dari total jumlah kabupaten, kota, dan provinsi sudah mampu meraih hasil penilaian neraca keuangan dan kinerja dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2014.(yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru