JAKARTA: Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) minta pemerintah dukung pengembangan program koperasi organisasi itu karena terbukti telah mendorong kewirausahaan anggotanya. Anggota koperasi kami dari kalangan pembantu rumah tangga hingga kalangan menengah. Untuk pembantu yang menjadi anggota GWS, kini penghasilannya sudah melebihi gaji karena memiliki usaha sampingan menjual kue, bisnis pulsa, dan berdagang barang kelontong di pasar, ungkap Giwo Rubianto, Ketua GWS, hari ini.Sedikitnya 300 koperasi GWS di seluruh Indonesia kini telah mendorong lahirnya wanita yang mandiri dan berjiwa wirausaha hingga usaha kecil menengah (UKM) seperti bisnis kue, laundry, katering, dan salon."Kami harapkan pemerintah tidak hanya menyalurkan dana untuk program PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga membantu skema-skema penyaluran dana lain yang lebih menyentuh kalangan ibu rumahtangga seperti koperasi GWS, ungkapnya.Menurut dia, konsep koperasi yang dinaungi GWS dapat membantu anggotanya untuk merajut usaha, merancang program dan memberikan pelatihan kewirausahaan sehingga seorang pembantu rumah tangga bisa bergabung dan dilatih oleh koperasi."Pembantu RT di rumah orangtua saya dapat pinjaman dari koperasi dan punya usaha kaki lima di pasar subuh yang sukses. Sementara tugasnya di rumah tetap bisa dilaksanakan. Jadi, jika ada peluang dan mindset berwirausaha pembantu pun memiliki peluang. Apalagi ibu-ibu rumahtangga lainnya bisa lebih kreatif berwirausaha, tandasnya.Giwo yang juga Dewan Penasehat Koperasi Wanita Indonesia (Kopwani) mengatakan sudah saatnya pemerintah dalam mengembangkan gerakan nasional wirausaha menyentuh kalangan grass root.Coba pemda atasi saja dulu ulah rentenir di pasar tradisional dengan memperkuat koperasi pasar yang sudah ada, pasti bisa membantu pedagang dari jeratan utang. Intinya kan pengucuran dana dan penguatan usaha, katanya.Fakta di lapangan, program koperasi yang telah berjalan mampu memberikan efek terhadap percepatan pertumbuhan usaha kecil menengah karena sikap cekat dan disiplin kaum perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan kaum perempuan inilah yang harus diprioritaskan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.Giwo yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2004-2007 menuturkan, aktifnya perempuan di dunia usaha bahkan mampu menjadi solusi terhadap masalah gender yang masih terjadi. Berdasarkan data GWS 2010, tercatat sebanyak 105.000 laporan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa penindasan terhadap perempuan masih terjadi. "Perlindungan terhadap perempuan masih kecil sehingga dengan usaha ekonomi yang dilakukan, akan menjadikan wanita mandiri dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh lawan jenisnya," katanya.(yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru