JAKARTA: Sekitar 30 pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang selama ini menempatkan pekerja ke Brunei Darussalam maupun yang berminat mengisi pasar kerja di negara itu membentuk konsorsium gabungan pengusaha profesi tenaga kerja Indonesia (Gappro TKI). Pembentukan konsorsium dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan penempatan TKI ke wilayah Brunei Darussalam, baik yang informal maupun formal.Ketua Gappro TKI Pandu Sembiring menegasnya pihaknya akan memperjuangkan lima hal yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan TKI di negara itu.Kelima hal itu di antaranya mengusulkan kenaikan gaji TKI informal, khususnya TKI penata laksana rumah tangga dari 250 dolar Brunei ke 350 dolar Brunei atau setara dengan Rp2,45 juta.Selain itu, konsorsium membatasi potongan gaji yang selama ini dibebankan kepada TKI, menaikkan batasan penerimaan job order bagi PPTKIS sampai 500 job order."Bahkan, kami akan menerapkan sistem online yang dikembangkan oleh BNP2TKI [badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia], serta mendorong larangan penempatan TKI secara individu, ujarnya saat dihubungi Bisnis, hari ini.Pandu menjelaskan pihaknya juga akan mendorong Kedutaan Besar Brunei Darussalam di Jakarta agar tidak memberikan izin untuk pekerja individu, karena kalau ada masalah tidak jelas penanggungjawabnya, apalagi pekerja tidak dilindungi asuransi."Untuk masalah potongan gaji, pihak pengguna jasa TKI di negara itu selama ini membebankan ongkos kirim ke Brunei Darussalam kepada pekerja dengan memotong gaji hingga berbulan-bulan, jelasnya. (yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru