UKM
25/01
Oleh Fajar Sidik
JAKARTA : Jaringan Nasional Pendukung (JPN) UKM akan meningkatkan pendampingan dan observasi terhadap daya dukung regulasi pemerintah daerah dalam upaya peguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan di 82 kabupaten dan kota.
Ketua Badan JPN UKM Ferry D. Latief mengatakan dalam upaya mendorong peningkatan iklim usaha bagi UMKM pihaknya akan meningkatkan pemantauan dan observasi di 82 kabupaten kota terutama berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap usaha kecil.
Menurut dia, daya dukung regulasi dan kebijakan pemerintah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan UMKM baik dari sisi sistem birokrasi perizinan usaha sampai dengan beban pelaku usaha yang muncul akibat dari berbagai restribusi dan pungutan daerah.
Memang iklim regulasi di daerah itu dinamis tergantung juga dari orientasi kebijakan pemerintahan daerahnya, sehingga observasi sangat perlu dilakukan agar pelaku usaha kecil yang mayoritas tersebar di daerah bisa semakin menikmati iklim usaha yang lebih kondusif, ujarnya kepada BIsnis hari ini.
Ferry memaparkan observasi tersebut mencakup evaluasi terhadap seluruh regulasi yang berkaitan dengan UMKM serta pendampingan bagi pelaku usaha agar bisa memiliki peluang usaha yang lebih luas dan peningkatan kapasitas.
Asumsi dasar bagi pengembangan UKM di daerah itu bisa dilihat dari kemudahan perizinan, adanya peluang usaha yang luas bagi pelaku usaha kecil dan dukungan promosi yang baik dari pemerintah daerah.
Intinya peningkatan kapasitas UMKM dan perbaikan peluang usaha itu akan tejadi apabila ada perbaikan kebijakan di setiap daerah tersebut dan itu sangat menentukan terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif.
Dia menambahkan pihaknya juga akan berperan melakukan pendampingan teknis di lapangan dalam mendorong pengembangan klaster dan penumbuhan kewirausahaan di kalangan UMKM dan munculnya wirausaha baru.
Pengembangan klaster, lanjutnya, sangat tepat diakukan bagi UKM yang ada di daerah baik di sektor industri maupun pengembangan polanya dengan konsep satu desa satu produk (one village one product) yang mencakup juga pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
