Dana subsidi BBM agar dialihkan ke pembangunan transportasi umum

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mengucurkan anggaran khusus untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum masal di wilayah Jabodetabek dari hasil penghapusan subsidi bahan bakar minyak jenis premium.
Sekretariat Redaksi | 13 Desember 2010 12:50 WIB

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berharap pemerintah pusat mengucurkan anggaran khusus untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum masal di wilayah Jabodetabek dari hasil penghapusan subsidi bahan bakar minyak jenis premium.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (F-PKS) mengatakan penghematan APBN yang berasal dari penghapusan subsidi premium untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi cukup besar nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut."Penghapusan subsidi yang berarti pengalihan bahan bakar kendaraan dari premium ke pertamax itu berakibat mendongkrak biaya hidup warga sekitar 50% sehingga wajar jika ada kompensasi dalam bentuk penyediaan sarana transportasi publik yang memadai," katanya di Jakarta hari ini.Dia mengatakan masyarakat akan merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah menghapus subsidi premium tersebut jika ada kompensasi berupa penyediaan dan perbaikan sarana angkutan umum masal dengan menggunakan dana dari hasil penghapusan subsidi tersebut.Jika misalnya penghematan APBN dari penghapusan subsidi premium yang mencapai Rp28 triliun dialokasikan untuk anggaran perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan lalu lintas maka hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat."Kalau misalnya dana itu dialihkan ke transportasi di Jabodetabek, maka dapat digunakan untuk menambah jaringan koridor dan armada busway, memperbaiki integrasi antar moda, peremajaan angkutan umum, dan perbaikan sarana jalan," ujarnya.Triwisaksana mengatakan perbaikan transportasi yang massif bukan hanya dengan mempersempit ruang gerak kendaraan pribadi, tetapi dengan cara memperbaiki manajemen transportasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kuantitas, insentif dan penegakan hukumnya.Menurut data Polda Metro Jaya jumlah kendaraan di wilayah administrasinya Jakarta, Depok, Bekasi dan Tengerang mencapai 11.362.396 unit terdiri dari 8.244.346 unit sepeda motor dan 3.118.050 unit kendaraan beroda empat.Adapun rincian jumlah sepeda motor masing-masing Jakarta mencapai 4.598.303 unit, Depok dan Bekasi 1.790.859 unit dan Tangerang sebanyak 1.790.859 unit. (mrp)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup