Pembatasan premium berlaku menyeluruh 2013

JAKARTA: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan upaya pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar akan diberlakukan secara menyeluruh di Tanah Air mulai Juli 2013.
Samantha Ardiansyah
Samantha Ardiansyah - Bisnis.com 07 Desember 2010  |  06:29 WIB

JAKARTA: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan upaya pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar akan diberlakukan secara menyeluruh di Tanah Air mulai Juli 2013.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan proyeksi tersebut sesuai dengan opsi pembatasan yang akan diberlakukan mulai Januari 2011 di wilayah Jabodetabek, yakni untuk semua kendaraan pribadi berpelat hitam, kecuali roda dua (sepeda motor), roda tiga, dan plat kuning, dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Itu [target pembatasan menyeluruh di 2013] termasuk pula dengan implementasi pelaksanaan pembatasan nantinya, yang juga akan dikerahkan oleh pemerintah untuk itu, tutur dia, kemarin.

Dia merincikan upaya pembatasan tersebut akan dimulai di wilayah Jabodetabek dengan membatasi penggunaan premium pada Januari 2011 dan solar mulai Juli 2011. Selanjutnya, pembatasan premium di Jawa dan Bali Juli 2011 dan solar mulai Oktober 2011.

Kemudian, kata dia, untuk pembatasan premium dan solar di kota-kota besar di wilayah Sumatera mulai Januari 2012. Sementara itu, pembatasan premium dan solar di seluruh Sumatera dan kota-kota besar di Kalimantan mulai Juli 2012.

Selanjutnya, pembatasan premium dan solar di seluruh Kalimantan dan kota-kota besar di Sulawesi mulai Januari 2013, sedangkan di seluruh Sulawesi mulai Juli 2013.

Menurut dia, proyeksi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sampai Juli 2013 tersebut, dengan pertimbangan adanya kerjasama dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), serta pemerintah daerah setempat.

Yang jelas target pembatasan itu sesuai dengan apa [opsi] yang sudah direncanakan. Kalau nanti opsi yang diusulkan batal, berarti proyeksi itu tidak jadi. Kalau jadi dan diterima, itu adalah bentuk perencanaan yang sudah diatur. Kami hanya bertindak untuk mengatur dan mengendalikan saja, apapun opsi yang disetujui DPR nantinya.

Terkait kesiapan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan mulai Januari mendatang, Tubagus mengatakan dari sekitar 768 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di kawasan Jabodetabek, hanya 3 SPBU di 3 kecamatan saja yang belum siap menjual pertamax, dan hanya 1 tangki pendam premium solar.

Menurut dia, untuk wilayah Jabodetabek sudah ada 546 SPBU yang menjual pertamax, sebanyak 174 SPBU berpotensi menukar isi tangki pendam untuk pertamax, dan 44 SPBU yang memerlukan investasi tangki pertamax, serta sisanya 3 SPBU belum siap menjual BBM nonsubsidi.

Ketiga SPBU tersebut, jelas dia, yakni SPBU 3417201, wilayah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, SPBU 3415504, wilayah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Paku Haji, dan SPBU 3415321, wilayah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pegadengan.

Kami sudah membicarakan hal tersebut dengan Hiswana Migas karena secara keseluruhan SPBU di Jabodetabek sudah siap 71% dengan rencana pembatasan ini, tutur Tubagus.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan terkait persiapan untuk rencana pembatasan tersebut tergantung kepada kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

Kalau masalah BBM bersubsidi itu, tolong dimengerti dasarnya. Nomor satu itu, harus ada payung hukumnya. Selanjutnya, opsi apa yang mau diterapkan oleh Pertamina adalah seperti apa, baru nomor tigas Pertamina kesiapannya seperti apa. Jadi jangan dibalik Pertamina kesiapannya seperti apa, itu intinya adalah pemerintah, jelas Karen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top