Bisnis.com, JAKARTA - Raja Ampat selama ini dikenal sebagai simbol megadiversity laut dunia, rumah bagi lebih dari 500 spesies karang dan ribuan jenis ikan yang hidup dalam harmoni ekosistem tropis.
Namun, ironi muncul ketika wilayah yang semestinya dilindungi itu justru menjadi sasaran eksploitasi tambang nikel. Dalam beberapa bulan terakhir, pemberitaan mengenai alih fungsi lahan di Pulau Gag, Kawe, Manuran, dan sejumlah kawasan lain di Raja Ampat telah menimbulkan gejolak: konflik ekologis, keresahan masyarakat adat, serta krisis kepercayaan terhadap arah pembangunan nasional.
Jika pembangunan selama ini dimaknai semata-mata sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, maka yang terjadi di Raja Ampat adalah refleksi kegagalan kita dalam memahami bahwa keberlanjutan bukan pertumbuhan kuantitatif semata tapi adalah jantung dari pembangunan sejati. Kelestarian sumberdaya alam adalah kunci keberhasilan pembangunan.
Masalah ini bukan terletak pada ada atau tidaknya izin pertambangan, melainkan pada absennya pendekatan kebijakan yang berbasis valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi tidak semata-mata hanya bagaimana mendapatkan keuntungan maksimum secara ekonomi tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.
Valuasi ekonomi juga bukan sekadar mengonversi nilai lingkungan menjadi angka rupiah, tetapi merupakan upaya ilmiah dan normatif untuk menempatkan lingkungan pada pusat pertimbangan kebijakan.
Dengan menggunakan pendekatan valuasi yang menyeluruh meliputi nilai penggunaan langsung (seperti perikanan dan pariwisata), nilai tidak langsung (seperti jasa perlindungan pantai atau penyerap karbon), dan nilai eksistensi kita akan menyadari bahwa ekosistem seperti Raja Ampat memiliki nilai ekonomi jangka panjang yang jauh melampaui royalti sesaat dari ekstraksi nikel.
Baca Juga
Alih fungsi ekosistem di wilayah-wilayah pesisir seperti Raja Ampat adalah bentuk kontradiksi kebijakan yang mencolok. Di satu sisi, negara mempromosikan konsep ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan, tetapi di sisi lain justru mengizinkan aktivitas ekstraktif di kawasan yang sama.
Padahal, hasil studi empiris menunjukkan bahwa setiap hektar terumbu karang di Raja Ampat mampu menghasilkan miliaran rupiah per tahun melalui pariwisata bahari, tangkapan perikanan, dan jasa ekosistem lainnya.
Kehilangan nilai-nilai ini akibat sedimentasi, kerusakan karang, dan polusi air dari aktivitas tambang tidak hanya menggerus basis ekonomi lokal, tetapi juga merusak integritas ekologis yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Lebih jauh lagi, praktik-praktik pertambangan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan memperlihatkan lemahnya instrumen tata kelola dan penegakan prinsip kehati-hatian (precautionary principle).
Banyak dari izin tambang yang dikeluarkan di masa lalu tidak melalui proses Amdal yang benar-benar partisipatif dan ilmiah. Sebagian bahkan dikeluarkan sebelum adanya kajian valuasi ekonomi yang kredibel. Situasi ini memperkuat premis bahwa sistem pengambilan keputusan kita masih bias pada nilai pasar sempit, dan belum mampu menangkap nilai-nilai tak berwujud yang menjadi pilar dari keberlanjutan ekosistem dan sosial budaya.
Dalam konteks kebijakan publik, valuasi ekonomi mestinya menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dalam setiap kebijakan.
Jika kerusakan lingkungan akibat tambang bisa dihitung sebagai biaya nyata baik dalam bentuk kerugian produksi nelayan, biaya pemulihan terumbu karang, maupun penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir maka keputusan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan akan terlihat jauh lebih masuk akal secara ekonomi. Tanpa valuasi ekonomi, lingkungan akan terus dianggap sebagai variabel bebas, yang keberadaannya bisa dikorbankan demi investasi jangka pendek.
Raja Ampat harus dilihat bukan sekadar sebagai gugus pulau-pulau kecil dengan potensi tambang di perut buminya, tetapi sebagai ekosistem hidup yang memiliki nilai intrinsik, nilai sosial, dan nilai ekonomi yang bersifat regeneratif.
Keberadaannya bukan hanya penting bagi masyarakat adat dan pelaku wisata, tetapi juga bagi Indonesia secara global yang tengah membangun narasi kepemimpinan dalam transisi menuju pembangunan hijau.
Ketika negara-negara di dunia berlomba mengembangkan ekonomi karbon rendah dan berbasis jasa ekosistem, Indonesia justru tampak mundur selangkah jika tetap mengedepankan eksploitasi mineral di wilayah konservasi.
Pembangunan nasional sejati harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan ekologi, antara pemanfaatan dan pelestarian, antara masa kini dan masa depan. Prinsip ini bukan utopia, tetapi keniscayaan jika kita ingin mewariskan lingkungan hidup yang layak bagi anak cucu kita.
Dengan menjadikan kelestarian sumber daya alam sebagai pusat kebijakan, maka kita tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan kultural bangsa. Raja Ampat sedang berbicara kepada kita. Ia tidak menolak pembangunan, tetapi meminta kita untuk membangun dengan cara yang bijak dan beradab.
.JPG?w=300&h=221)
