Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) akan merancang strategi untuk menghadapi dampak dari pelemahan daya beli hingga penghematan anggaran pemerintah.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa menyampaikan, kondisi-kondisi ini berdampak negatif terhadap industri pariwisata.
Untuk itu, Kemenpar tengah melakukan diskusi bersama PHRI guna melihat seberapa besar pelemahan daya beli hingga efisiensi anggaran memengaruhi kinerja sektor pariwisata.
“Strategi ini akan kami susun bersama dengan teman-teman industri,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers 37th CAP-CSA di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).
Kiki menuturkan, Kemenpar bersama dengan PHRI tengah melakukan survei yang bertujuan agar strategi yang disusun nantinya sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.
Mengingat, kata Kiki, tidak semua daerah terdampak pelemahan daya beli hingga efisiensi anggaran pemerintah.
Baca Juga
“Ini kan tidak bisa strategi yang sama. Strategi ini akan berbeda-beda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kiki menyebut bahwa perlu ada inovasi dari perhotelan untuk menciptakan market baru. Misalnya, dengan menggandeng event organizer (EO) untuk menggelar agenda-agenda yang menyasar komunitas-komunitas.
Dari sisi pemerintah, Kiki menyebut bahwa pihaknya akan memberi dukungan berupa fasilitas dan promosi.
“Emang nggak gampang, tapi this is the situation where we need to creative to create product,” pungkasnya.
Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel pada Januari-Februari 2025, salah satunya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,” demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).
Dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi.
Merujuk data Perkembangan Pariwisata Januari-Februari 2025 yang dikeluarkan BPS, TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 48,38% pada Januari 2025. Secara bulanan, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 9,68% (month-to-month/mtm) dibanding Desember 2024, tapi secara tahunan meningkat 1,66% (year-on-year/yoy).
Secara kumulatif, BPS mencatat TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% sepanjang Januari-Februari 2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPK hotel Indonesia turun 0,51 poin.
“Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi, yaitu naik 0,78 poin,” demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (11/4/2025)
.jpg?w=300&h=221)
