Bisnis.com, JAKARTA — Bujet makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 per sekali makan menjadi Rp10.000 dengan anggaran secara umum tetap senilai Rp71 triliun untuk 2025.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah menghadapi ruang fiskal yang sempit sehingga anggaran tersebut harus diutak-atik untuk memenuhi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, angka Rp71 triliun masih bruto dan tidak mungkin semuanya mengalir untuk makan bergizi. Perlu alokasi untuk operasional seperti upah pegawai, biaya pengemasan, serta vendor.
"Iya [ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit], karena tidak bisa ambil [anggaran] lagi. Sehingga mau enggak mau yang Rp71 triliun dioptimalkan," ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).
Meski demikian, Eko melihat pada dasarnya angka Rp15.000 per sekali makan merupakan best practice internasional, yakni sejumlah US$1.
Sementara di Indonesia, harga bahan baku maupun makanan berbeda setiap daerahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk menyediakan makanan dengan standar gizi yang baik.
Baca Juga
Eko menegaskan pemerintah tetap harus berfokus sesuai dengan nama program tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis. Khawatirnya, keinginan memberikan makan tersebut mementingkan penyalurannya saja tanpa mempertimbangkan gizi.
"Menurut saya faktor bergizinya itu harus dihitung benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya karena ingin melayani banyak kemudian unit cost nya diturunin tapi gizinya juga enggak nambah," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan berusaha menghindari pertanyaan wartawan terkait kesiapan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG mulai tahun depan.
Dirinya juga melimpahkan persoalan penurunan bujet dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 kepada Kementerian Keuangan.
"Itu nanti Menteri Keuangan ya," tuturnya.
Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.
"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).
