Bisnis.com, JAKARTA - Ada tiga risiko utama yang akan membawa dampak terhadap perekonomian dan pasar di Asia Tenggara menjelang akhir 2024 dan hingga 2025.
Pertama, konflik di Timur Tengah kian meluas yang dapat meningkatkan risiko geopolitik dan kenaikan harga energi. Ketidakpastian kedua adalah apakah langkah stimulus besar-besaran yang diambil Tiongkok cukup untuk meningkatkan perekonomiannya.
Ketidakpastian ketiga, dan yang mungkin paling penting – adalah pilplres Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 5 November.
Hasil pilpres tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian AS dan juga terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) AS, suku bunga, dan dolar AS.
Perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, juga akan terpengaruh. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris unggul tipis dalam perolehan suara rakyat dibanding kandidat dari Partai Republik Donald Trump.
Namun, karena sistem electoral college yang diterapkan di AS, hasilnya akan ditentukan oleh sejumlah negara bagian yang menjadi penentu. Di negara-negara tersebut, kedua kandidat memperoleh suara yang sangat ketat.
Oleh karena itu, hasil pemilu masih terlalu ketat untuk dapat diprediksi.
Kebijakan yang diinginkan Trump sebagian besar mengandung risiko inflasi
Telah banyak pembahasan terkait potensi inflasi dari kebijakan yang diinginkan Trump. Dalam kampanyenya, Trump memang telah mendorong adanya peningkatan tarif dagang.
Langkah tersebut mencakup mulai dari kenaikan tarif perdagangan yang signifikan terhadap Tiongkok hingga 60 persen, hingga tarif punitif sebesar 200 persen untuk kendaraan yang diimpor dari Meksiko.
Langkah ini akan menambah tarif universal yang diusulkannya sebesar 10 persen untuk semua barang yang diimpor ke AS.
Trump juga mendorong agar tarif perdagangan dapat digunakan untuk membayar pemotongan pajak. Ia ingin perusahaan yang memproduksi barang di AS membayar tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 15 persen. Angka ini turun dari 21 persen saat ini.
Namun, hal ini dapat mengakibatkan inflasi karena kenaikan tarifnya akan menyebabkan kenaikan harga barang impor.
Trump juga ingin memulangkan dan mendeportasi imigran ilegal – sebuah langkah yang dapat memperketat pasar tenaga kerja dan menaikkan upah sehingga menciptakan sumber tekanan inflasi lainnya.
Di permukaan, kebijakan yang diusulkannya mungkin akan dapat memperpanjang pertumbuhan ekonomi AS yang saat ini lebih kuat dari yang diharapkan.
Namun, kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun hanya dilaksanakan sebagian, dapat memicu inflasi baru bagi perekonomian AS.
Peterson Institute of International Economics memperingatkan bahwa usulan tarif Trump dapat membebani rata-rata rumah tangga Amerika lebih dari US$2.600 per tahun.
Tingkat inflasi yang lebih tinggi ini dapat mengakibatkan pemangkasan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed daripada yang diantisipasi oleh pasar.
Kami memperkirakan suku bunga Dana Federal akan turun dari 5 persen saat ini menjadi 3,5 persen pada akhir tahun depan. Namun, perkiraan ini masih penuh ketidakpastian jika Trump kembali menjadi Presiden.
Kebijakan ekonomi yang diusulkan Harris lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem
Sebaliknya, kandidat Partai Demokrat Kamala Harris sejauh ini telah menggambarkan kebijakan yang diinginkannya secara garis besar.
Dalam hal kebijakan perdagangan, ia kemungkinan akan melanjutkan pendekatan "small yard high fence" yang diterapkan pemerintahan Joe Biden, dengan menerapkan tarif yang lebih terarah untuk industri tertentu dengan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dibandingkan dengan yang diusulkan oleh Trump.
Dalam hal kebijakan pajak, ia telah mengusulkan kenaikan pajak penghasilan bagi penerima pendapatan teratas, pajak yang lebih tinggi untuk golongan pendapatan modal teratas, dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan pengurangan pajak dicadangkan untuk sektor strategis dan industri ramah lingkungan.
Dia ingin membantu UKM dan mereka dari golongan tidak mampu untuk mengatasi biaya hidup yang lebih tinggi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diusulkannya lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem dibandingkan kebijakan Trump – dan kemungkinan tidak terlalu berdampak inflasi pada perekonomian AS.
Berbeda dengan usulan Trump agar Presiden lebih dapat mengawasi keputusan kebijakan moneter, Harris justru mendukung independensi The Fed untuk terus berlanjut.
Harris juga tidak mengusulkan tindakan apa pun untuk mendevaluasi dolar AS secara sepihak, usulan yang juga telah diajukan Trump beberapa kali.
Perlu ada perhatian lebih untuk menahan peningkatan utang publik AS
Yang mengecewakan, kedua kandidat Presiden tidak terlalu menaruh perhatian pada memburuknya prospek fiskal AS. Utang publik AS telah melonjak dari kurang dari US$20 triliun sebelum dimulainya pandemi COVID-19 pada 2020, ke level saat ini sekitar US$30 triliun.
Badan Anggaran Kongres US yang non-partisan telah memproyeksikan bahwa pada 2034, akan ada lonjakan lebih lanjut dalam utang publik yang beredar yang dapat melampaui US$50 triliun, atau 120 persen dari produk domestik bruto AS.
Meningkatnya utang akan membawa implikasi negatif yang luas terhadap perekonomian AS.
Akibat utang yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi akan melambat karena semakin banyak pendapatan yang dikumpulkan Departemen Keuangan AS akan digunakan untuk pembayaran bunga, alih-alih untuk kebutuhan struktural jangka panjang perekonomian AS.
Badan pemeringkat kredit telah menyatakan bahwa penurunan peringkat kredit AS mungkin akan segera terjadi dalam jangka menengah apabila kemerosotan utang fiskal tidak dapat dikendalikan.
Siapa pun yang memenangkan pilpres, Presiden berikutnya perlu berjibaku untuk mengendalikan lonjakan utang fiskal AS yang terus berlanjut.
Apa dampaknya bagi Asia Tenggara?
Bagi perekonomian di kawasan, kebijakan Trump dapat mengakibatkan inflasi baru yang dapat menyebabkan suku bunga lebih tinggi dan penguatan dolar AS.
Kebijakan luar negeri dan perdagangan Trump yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok juga dapat meningkatkan risiko geopolitik di seluruh kawasan. Ada risiko lainnya. Ia dapat membebani pemulihan pertumbuhan dan arus perdagangan untuk Tiongkok dan di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah di kawasan dan bank sentral mengkalibrasi ulang kebijakan fiskal dan moneter masing-masing pada tahun 2025.
Untuk saat ini, prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Asia Tenggara tetap cerah berkat pemulihan belanja ritel dan ekspor elektronik di seluruh kawasan. Sebagian besar negara di kawasan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan PDB dan penguatan mata uang yang lebih tinggi pada tahun 2025.
Jangka panjang, tren-tren besar yang mendukung seperti demografi muda di kawasan, kelas menengah yang berkembang, koordinasi perdagangan antar negara, dan integrasi yang mendalam dalam industri regional, semuanya akan menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih kuat.
Pada tahun-tahun mendatang, kami memperkirakan kenaikan lebih lanjut sebesar 38 persen dalam arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Asia Tenggara menjadi US$312 miliar pada 2027 dan lebih jauh lagi menjadi US$373 miliar pada 2030.
Di tengah ketidakpastian yang akan datang seputar perdagangan global yang timbul dari pilpres AS, penting untuk dicatat adanya hubungan perdagangan yang kuat dan mendukung yang dibangun oleh ASEAN.
The Regional Comprehensive Economic Partnership mengikat negara-negara ASEAN dalam pakta perdagangan yang kuat dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN juga diharapkan akan memperbarui perjanjian perdagangan bebas yang telah lama berlaku dengan Tiongkok.
Indonesia: BI telah memulai pemangkasan suku bunga seiring dengan turunnya inflasi dan rupiah yang menguat
Di Indonesia, prospek pertumbuhan terlihat jelas bahkan hingga saat ini. Perekonomian Indonesia didukung oleh sektor swasta dan belanja investasi. Ke depannya, pengeluaran fiskal yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan adanya pemerintahan baru pada akhir Oktober 2024. Kami mencermati pertumbuhan PDB Indonesia meningkat menjadi 5,2 persen pada 2024 dan 5,3 persen pada 2025, dari 5,1 persen pada 2023.
Inflasi yang lebih rendah dan penguatan rupiah telah memungkinkan Bank Indonesia untuk memulai pemangkasan suku bunga pada bulan September. Kami melihat pemangkasan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25 poin persentase pada bulan Desember, diikuti oleh pemangkasan suku bunga sebesar total 1 poin persentase sepanjang tahun 2025 sehingga suku bunga acuan mencapai 4,75 persen. Sejalan dengan arus masuk FDI yang kuat, rupiah diperkirakan akan mengonsolidasikan kenaikannya baru-baru ini terhadap dolar AS.
Meskipun prospek pemilihan Presiden AS masih penuh dengan ketidakpastian, Asia Tenggara akan tetap menjadi oase pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peluang perdagangan yang kuat.
