Bisnis.com, JAKARTA – Program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tak akan cukup direalisasikan dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.
“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).
Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.
“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.
Baca Juga
Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, menyebut komitmen pemerintahan Prabowo Subianto salah satunya bakal difokuskan dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Hashim yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran akan fokus meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat di pedesaan hingga perkotaan.
"Dengan program tersebut diharapkan dalam 10 tahun ke depan akan terbangun lebih dari 30 juta hunian baru yang terdistribusi di pedesaan dan perkotaan," kata Hasyim.
Nantinya, program 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Hashim menuturkan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional
