Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons Wamenkeu Thomas Djiwandono soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas

Wamenkeu II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. JIBI/Himawan L Nugraha
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. JIBI/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono buka suara terkait isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang semula senilai Rp15.000 per anak, menjadi Rp7.500 per anak. 

Thomas, keponakan Prabowo yang baru dilantik menjadi Wamenkeu II ini, enggan menjawab pertanyaan terkait program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut. 

Dirinya hanya menegaskan, bahwa program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel. 

“Semua hal yang menyangkut program presiden terpilih dan sebagainya akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi,” tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (18/7/2024). 

Pasalnya, kabar terakhir, anggaran untuk makan bergizi gratis senilai Rp15.000 per orang akan dipangkas hingga menjadi Rp7.500 per orang. Mengingat, alokasi anggaran untuk program tersebut senilai Rp71 triliun, jauh dari angka rencana Rp400 triliun.

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.  

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024). 

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.  

 

Namun, Heriyanto melihat memang perlu implementasi secara bertahap, tak bisa didorong anggarannnya langsung sekaligus ke level Rp200 triliun maupun Rp300 triliun.  

 

“Jadi menurut saya kalau hanya pemikiran mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya nggak jelek-jelek amat [anggaran dipangkas],” katanya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper