Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemerintah terkait pemberlakuan insentif pembebasan pajak bagi para orang kaya melalui kebijakan family office perlu dikaji lebih lanjut.
Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, ide tersebut menjadi salah satu 'produk' negara yang dikeluarkan untuk membuat Indonesia kompetitif dengan negara lain, seperti halnya Singapura.
"Jangan ambil segala sesuatu karena berpikiran negatif. Pertama, bahwa ide ini dikeluarkan untuk dieksplorasi dulu," kata Arsjad di Menara Kadin, Senin (15/7/2024).
Menurut Arsjad, family office dapat menjadi produk unggulan yang juga bisa dibuat Indonesia. Namun, dia mendorong pengkajian lebih dalam terkait dampak dan positif, serta efektivitas di negara-negara yang lebih dulu menerapkan.
Lebih lanjut, dia menilai ide tersebut layak untuk dipertimbangkan agar dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan.
"Jangan dulu dimatikan family office ini, biarkanlah nanti berkembang, kita lihat dulu, kita pelajari positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, nanti untuk Indonesia mana yang terbaik. Kalau nggak berkompetisi, produk-produk kita nggak dikeluarin, Indonesia kalah," tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Perekonomian Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun family office di Indonesia.
Mengutip data The Wealth Report, Luhut mengatakan, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Menurutnya, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.
"Berangkat dari tren tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global. Dari perhitungan terkini, ada sekitar US$11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia,” ujarnya dikutip dari Instagram resmi @luhut.pandjaitan pada Selasa (2/7/2024).
