_1684235555.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menaikkan target investasi menjadi Rp1.850 triliun hingga Rp1.900 triliun untuk tahun 2025, tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Target tersebut naik tinggi jika dibandingkan dengan target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.650 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).
“RKP [Rencana Kerja Pemerintah] kami di 2024 [target investasi] Rp1.850 triliun sampai Rp1.900 triliun. Itu syarat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%," katanya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa pencapaian target investasi pada 2025 akan sangat bergantung pada kejelasan arah pemerintahan yang baru.
Jika melihat kondisi saat ini, menurutnya tantangan untuk mencapai target investasi hingga Rp1.900 triliun akan sangat besar, terutama saat para investor masih menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintahan mendatang.
Baca Juga
“Investor pada umumnya ingin melihat arah kebijakan pemerintahan baru dulu, ke sektor yang mana, pro terhadap investasi yang seperti apa yang bagaimana, apa saja insentif yang akan diberikan, dan lain-lain. Kan investor bukan hanya melihat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/6/2024).
Selain itu, Faisal mengatakan rekam jejak atau catatan dari pemerintahan yang baru juga akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.
“Kalau ada kemudian kasus-kasus yang membuat keraguan bagi investor, itu bisa menjadi pertimbangan bagi investor untuk kemudian mau mencabut atau menunda investasinya,” jelas Faisal.
Dia mencontohkan, kasus Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur dari jabatannya, menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga bagi investor di luar negeri. Hal itu, juga menjadi krusial yang dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan investor.
“Kalau kemudian ada masalah yang mengganggu, seperti mundurnya pejabat utama dan rombongannya, ini akan mengurangi kepercayaan investor. Bukan hanya di IKN, tapi juga di sektor-sektor yang lain,” tutur Faisal.
