Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat dan Korea Selatan membentuk gugus tugas baru bernama Enhanced Disruption Task Force (EDTF) untuk mencegah Korea Utara membeli minyak secara ilegal.
Melansir Reuters, Kamis (28/3/2024), pertemuan perdana EDTF diadakan di Washington pada hari Selasa pekan ini. Pertemuan ini melibatkan lebih dari 30 pejabat dari kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas diplomasi, intelijen, sanksi, dan larangan maritim.
Kementerian luar negeri Korea Selatan menyatakan Korsel dan AS prihatin atas kemungkinan Rusia menyediakan minyak sulingan untuk Korea Utara, dan mendiskusikan cara-cara untuk menangguhkan kerja sama ilegal dengan Korut.
"Minyak adalah sumber daya penting untuk pengembangan nuklir dan rudal serta postur militer Korea Utara," demikian ungkap pernyataan Kemenlu Korut.
Di bawah pembatasan DK PBB yang diberlakukan atas program senjata nuklir dan rudal Korea Utara, Pyongyang dibatasi untuk mengimpor 4 juta barel minyak mentah dan 500.000 barel produk olahan per tahun.
Salah seorang diplomat PBB mengatakan kepada Reuters bahwa ada kemungkinan besar Rusia akan memveto resolusi PBB yang menyerukan kelanjutan mandat panel ahli yang memantau sanksi-sanksi terhadap Korea Utara.
Baca Juga
Panel ahli PBB yang memantau implementasi sanksi mengatakan bulan ini bahwa kapal-kapal tanker berbendera Korea Utara diperkirakan telah mengirimkan lebih dari 1,5 juta barel produk minyak sulingan antara 1 Januari dan 15 September tahun lalu.
AS dan Korsel mengatakan bahwa Korea Utara telah memasok senjata kepada Rusia untuk digunakan di Ukraina. Rusia dan Korea Utara membantah hal ini bahkan ketika mereka berjanji untuk memperkuat kerja sama militer.
Di sisi lain, citra satelit komersial menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara, termasuk beberapa kapal yang terkena sanksi, telah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Rusia dalam beberapa pekan terakhir.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan gugus tugas EDTF kini tengah mempertimbangkan tindakan untuk mengganggu jaringan pengadaan minyak sulingan Korea Utara tersebut, termasuk mengekspos kegiatan penghindaran sanksi, memungut penetapan sanksi secara sepihak, dan melibatkan sektor swasta dan aktor pihak ketiga di seluruh wilayah yang secara sadar atau tidak memfasilitasi pengiriman minyak
Di masa mendatang, gugus tugas EDTF akan menargetkan bidang-bidang penghindaran sanksi lainnya, termasuk penjualan batu bara, demikian ungkap Departemen Luar Negeri AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
