Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Apindo: SBN Jadi Alternatif Investasi di Tengah Pemilu 2024

Apindo menilai Surat Berharga Negara (SBN) bisa menjadi salah satu alternatif instrumen investasi jelang Pemilu 2024.
Investor menunjukan aplikasi reksadana yang menjual Surat Berharga Negara di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Bisnis/Abdurachman
Investor menunjukan aplikasi reksadana yang menjual Surat Berharga Negara di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menyambut positif kenaikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang dipatok hingga Rp666 triliun di tengah sentimen Pemilu 2024.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini pasar keungan nasional memiliki tingkat persepsi ketidakpastian yang tinggi. Kondisi itu memicu volatilitas pasar keuangan cenderung tinggi.

Di sisi lain, Shinta juga melihat adanya persepi risiko investasi sektor riil yang tidak menentu buntut adanya proses pemilihan umum (Pemilu).

"Kami rasa penerbitan SBN ini merupakan suatu hal yang positif. Dalam kondisi ini, kami melihat SBN sebagai instrumen investasi alternatif yang dapat meredakan volatilitas di pasar keuangan," ujar Shinta saat dihubungi, Senin (29/1/2024).

Menurut Shinta, SBN memiliki risiko gagal bayar lebih rendah dibandingkan instrumen investasi serupa seperti private bond. Membuat instrumen investasi ini diminati investor lebih menguntungkan. Imbal hasil dinilai cukup menarik karena suku bunga Bank Indonesia (BI) yang menjadi acuan penetapan kupon SBN masih tergolong tinggi.

Lebih lanjut, SBN juga diakui Shinta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. Khususnya saat proyek-proyek pembangunan secara spesifik didanai lewat instrumen SBN.

Sementara soal risiko penerbitan SBN dengan jumlah yang fantastis, menurut Shinta cenderung lebih rendah bagi pemerintah. Musababnya SBN yang dikeluarkan pada 2024 ini berwujud Surat Utang dalam Negeri yang tidak terdampak pada risiko perubahan valuasi mata uang asing.

Adapun rasio utang pemerintah per september 2023 ada di level 38% masih cenderung manageable. Dia menyebut, sebagian besar utang ini adalah instrumen utang yang produktif alias untuk pembangunan proyek terkait.

"Jadi selama tingkat pertumbuhan nasional bisa terus dipertahankan di level 5%, dan management utang bisa dipelihara tanpa penyalahgunaan, kami rasa tidak ada risiko yang tinggi terhadap stabilitas makro ekonomi nasional," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (11/12/2024), pemerintah berencana menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp666,44 triliun seperti tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. RAPBN yang akan dibiayai oleh penerbitan SBN naik 83,6% jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2023 sebesar Rp362,93 triliun.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dwi Rachmawati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper