Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Ingatkan BPKH soal Dana Haji: Jangan Sampai Seperti Jiwasraya!

Presiden Jokowi mengingatkan BPKH agar berhati-hati kelola dana umat Rp165 triliun. Jangan seperti Jiwasraya!
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Jakarta - Humas Setkab/Oji.
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Jakarta - Humas Setkab/Oji.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar terus berhati-hati, khususnya dalam mengelola dana masyarakat yang berjumlah Rp165 triliun.

“[Jumlah dana umat] Rp165 triliun. Ini gede banget dana yang dikelola. Jadi saya titip, hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH,” katanya ketika menyampaikan arahan dalam Rapat Kerja Tahun 2023 BPKH di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Jokowi pun menyampaikan agar dana haji dapat dikelola secara profesional dengan mengedepankan akuntabilitas prinsip syariah.

Apalagi, dia melanjutkan bahwa pengelolaan dana haji yang 75 persen diantaranya diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan 2% lainnya dialokasikan untuk investasi langsung sudah tepat dan aman.

 “Jangan sampai seperti yang lain-lain, [dananya] diinvestasikan di saham, yang sahamnya kemudian ‘digoreng-goreng’ jadi hilang uangnya. Ingat [kasus] Jiwasraya, selalu saya ingatkan agar jangan sampai berkasus seperti itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Negara turut menyampaikan apresiasinya terhadap pembentukan anak perusahaan investasi, BPKH Limited.

Harapannya, Jokowi mengatakan kehadiran anak perusahaan investasi itu dapat mendorong efisiensi dana umat dan justru tak menambah panjang birokrasi yang ada sehingga semua dapat dikelola secara profesional. 

Mengingat, biaya penyelenggaraan haji telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR-RI yaitu sebesar Rp93,4 juta, yang 40 persen diantaranya dipenuhi dari hasil investasi dana haji yang dikelola BPKH.

Selain itu, Jokowi juga meminta BPKH untuk tidak hanya fokus menambal kekurangan biaya jamaah yang berangkat, tetapi juga nilai manfaat yang lebih besar bagi jamaah yang menunggu antrean panjang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan keuangan haji yang dikelola.

“Kalau bisa [BPKH berkontribusi] pada pengembangan ekonomi syariah yang juga baik, karena potensinya masih besar, baik di sektor keuangan, industri halal, dan lainnya. Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab,” pungkas Jokowi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper