Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional di tengah kondisi perubahan iklim serta El Nino yang melanda banyak negara di dunia.
Sejumlah kebijakan dan strategi telah dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan, menjaga stabilitas pasokan, hingga meningkatkan produksi pangan di dalam negeri.
Dalam upaya untuk menghadapi tantangan dalam produksi pangan yang masih belum optimal, pemerintah mengarahkan perhatiannya pada optimalisasi produksi. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hasil produksi pangan belum mencapai puncaknya.
Adapun, beberapa kendala yang menjadi hambatan utama, yaitu keterbatasan sarana prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kerusakan infrastruktur, gangguan organisme pengganggu atau hama tanaman, serta dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada hambatan dalam rantai pasok (supply chain) komoditas pangan. Dinamika geopolitik, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah serta ketidakpastian iklim dan cuaca mampu menghambat kelancaran rantai pasok, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
- Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan 2024
Pemerintah telah menggagas sejumlah kebijakan strategis yang akan diterapkan pada 2024. Salah satunya, fokus pada peningkatan produksi pangan domestik, penguatan riset, hingga penambahan kapasitas petani serta nelayan.
Sementara untuk memperkuat kelembagaan petani, pemerintah melibatkan pembentukan korporasi petani. Program tersebut bertujuan untuk memberikan daya tawar yang lebih baik kepada petani terkait akses pasar dan pembiayaan.
Dukungan finansial juga menjadi fokus, dengan pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada petani untuk meningkatkan ketersediaan modal produksi. Perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian juga ditekankan guna mengurangi risiko finansial yang sering dihadapi petani.
Percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan diwujudkan melalui pengembangan kawasan Food Estate, yang saat ini menjadi pusat produksi pangan berkelanjutan dengan infrastruktur terpadu.
Penguatan cadangan pangan nasional juga menjadi prioritas pemerintah, salah satunya melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan 2024 diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di Indonesia.
- Anggaran Ketahanan Pangan Meningkat
Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk ketahanan pangan sebesar Rp114,3 triliun pada APBN 2024. Angka ketahanan pangan untuk tahun depan naik dari outlook pada rancangan APBN 2024 senilai Rp108,8 triliun.
Anggaran tersebut secara khusus diarahkan pada upaya peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas harga pangan. Fokus utama dari alokasi anggaran tersebut, yakni memastikan bahwa pasokan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil menciptakan sistem yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan tersebut.
Selain itu, beberapa upaya juga diarahkan pada stabilisasi harga pangan agar fluktuasi harga dapat dikelola dengan efektif. Hal tersebut tentunya dapat memberikan kepastian serta perlindungan terhadap daya beli konsumen.
Dengan mengalokasikan dana secara strategis untuk tiga aspek kunci ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan pangan nasional secara holistik serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Berikut perkembangan anggaran ketahanan pangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang progresif:
Foto:Kemenkeu RI, diolah
- Target Output Jadi Prioritas
Serangkaian target output menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih kuat. Kawasan pertanian menjadi fokus utama dengan target luas area padi seluas 304.000 hektare, jagung 90.000 hektare, dan kedelai 184.650 hektare.
Untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, kebijakan mencakup Pengembangan 100 Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Di sektor perikanan, upaya ramah lingkungan ditunjukkan melalui bantuan alat penangkap ikan sebanyak 17.000 unit dan penyediaan 300 unit chest freezer.
Selain itu, pelatihan diberikan kepada 29.173 orang dalam masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam konteks pertanian tambak, rehabilitasi saluran tambak sebanyak 10 unit menjadi langkah penting.
Peningkatan infrastruktur irigasi terlihat dari pembangunan jaringan irigasi seluas 4.000 hektar melalui pusat dan 25.328 hektar melalui daerah, serta pembangunan 23 bendungan lanjutan dan 1 bendungan baru.
Lebih lanjut, rehabilitasi jaringan irigasi mencakup area seluas 38.000 hektare melalui pusat dan 96.779 hektare melalui daerah. Upaya ini diperkuat dengan pembangunan dan rehabilitasi sumber air sebanyak 3.573 unit, jalan pertanian sebanyak 3.624 unit, serta fasilitas olahan pakan ternak sebanyak 459 unit.
Seiring dengan itu, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dilakukan di 65 pelabuhan perikanan, 184 balai benih, dan dana ketahanan pangan dan pertanian dialokasikan untuk 1.350 kelompok masyarakat.
Dengan strategi dan langkah-langkah konkret tersebut, pemerintah berharap dapat mencapai tujuan ketahanan pangan yang lebih tangguh pada 2024. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat diharapkan turut mendukung implementasi kebijakan ini guna menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menyeluruh di Tanah Air.
