Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pengerjaan sejumlah infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang 292 hari menuju Hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan IKN Danis H. Sumadilaga menuturkan, hingga periode 19 Oktober 2023, progres pembangunan istana negara dan lapangan upacara mencapai 32,9%, lebih cepat 0,13% dari target rencana.
"Progres gedung istana negara jadi sudah sekitar 32,9% hampir 33%. Beda sama yang kantor presiden, kalau yang burung garuda itu kantor presiden," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Senin (30/10/2023).
Sedangkan progres kantor presiden, Danis melanjutkan, saat ini telah mencapai 49,26% lebih cepat 5,66% dari target yang telah ditetapkan.
Tak hanya itu, pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN saat ini telah mencapai 27,45%.
Adapun secara garis besar, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (IKN) tercatat mencapai 79,76%. Tak hanya masif membangun sejumlah infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang yang digarap oleh pihak swasta di IKN juga mulai bergeliat.
Baca Juga
Setelah sebelumnya 3 perusahaan swasta yakni konsorsium Agung Sedayu Group, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Vasanta Group melaksanakan groundbreaking pada akhir September 2023 lalu, pemerintah bakal kembali melaksanakan seremoni groundbreaking pada 1-3 November 2023.
Dalam informasi terbarunya, Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan bahwa setidaknya 10 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp12,5 triliun siap dimulai.
Lebih rinci dijelaskan, 10 agenda groundbreaking tersebut meliputi proyek APBN maupun swasta untuk berbagai fasilitas di IKN, diantaranya adalah rumah sakit, mall yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen, beberapa kantor pemerintah, pulau suaka orangutan, bandara VVIP, hingga sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan internasional.
“Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan,” jelas Bambang.
