Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional untuk ikut memberi pembiayaan untuk proyek smelter di dalam negeri.
Bahlil berpendapat minimnya keikutsertaan perbankan nasional itu belakangan membuat proyek-proyek smelter belakangan justru dikuasai oleh asing. Padahal, smelter menjadi infrastruktur strategis dalam upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas domestik.
“Smelternya ini dimiliki oleh asing, kenapa? Karena memang perbankan asing lah yang mau membiayai untuk pembangunan industri itu di saat yang bersamaan internal rate of return (IRR) untuk membangun smelter itu bisa 5 sampai 6 tahun break even point untuk nickel pig iron,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Padahal, Bahlil menambahkan sekitar 80% izin usaha pertambangan atau IUP di sisi hulu tambang dimiliki oleh perusahaan domestik. Sementara itu, pada sisi pengolahan dan pemurnian lebih lanjut mayoritas investasi justru berasal dari perusahaan asing.
“Kenapa perbankan tidak mau melihat ini? Perbankan hanya mau melihat kredit stanby loan. Padahal ini sangat bagus sekali, mana ada investasi bisnis lima enam tahun break even point, ini tantangan untuk kita,” kata dia.
Di sisi lain, dia menambahkan, masifnya pembiayaan perbankan dari luar negeri membuat sebagian modal perusahaan smelter mesti lari ke luar negeri untuk membyar utang dan kredit bunga.
Baca Juga
“Dia harus mengembalikan untuk membayar utang dan bunga kredit semuanya keluar negeri. Tetapi untuk keuntungan dan Opex-nya itu semua masuk ke Indonesia,” ujar Bahlil.
Dengan demikian, dia meminta agar perbankan serta investor nasional mulai berkolaborasi untuk membangun industri-industri strategis di dalam negeri seperti smelter tersebut.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa pengembangan hilirisasi komoditas itu mempunyai kebutuhan dana yang banyak.
“Harus disadari bahwa smelter itu membutuhkan dana minimal Rp5 triliun sampai belasan triliun per smelter,” katanya dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) pada awal tahun 2023.
Pengembangan hilirisasi, seperti dengan membangun smelter juga menurutnya mesti satu paket bersama pembangkit tenaga listrik.
“Akan tetapi, pembangkit dari PLN saja tidak akan mencukupi, jadi diambil batu bara,” ujar Jahja.
