Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan perlu terus didorong dengan skala yang lebih besar, utamanya kepada pelaku usaha.
Pasalnya, menurut Juda ekonomi dan keuangan syariah turut berkontribusi dalam mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikannya saat membuka acara Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2023, yang diselenggarakan oleh BI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Pada kesempatan tersebut, Juda mengatakan bahwa terdapat tiga fokus penguatan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pangsa keuangan syariah.
Pertama, yaitu inovasi, khususnya yang menyangkut inovasi kebijakan, maupun instrumen pendanaan dan pembiayaan syariah.
“Dari sisi kebijakan yang menyentuh real sector based financing, BI mendorong inovasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), baik untuk perbankan konvensional maupun syariah,” katanya, dikutip melalui siaran pers, Senin (2/10/2023).
Baca Juga
Kedua, digitalisasi, di mana saat ini BI bersama Kemenag, KNEKS, BAZNAS dan BWI menginisiasi platform digital pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi sehingga meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas untuk masyarakat, mampu meningkatkan pengumpulan ZISWAF, dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan.
Ketiga, yaitu sinergi pengembangan ekonomi syariah bersama otoritas, KNEKS, dan lintas stakeholder diantaranya melalui program Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan keuangan syariah.
Momentum penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah menurutnya harus menjadi agenda bersama seluruh pihak dengan mengedepankan prinsip kolaborasi.
“Hal ini merupakan kunci pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga di kancah global,” katanya.
Dia memaparkan, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang konsisten sehingga tren market share terhadap total industri perbankan nasional terus meningkat diatas kisaran 7 persen.
Namun demikian, imbuhnya, minat nasabah terhadap pembiayaan produktif perbankan syariah termasuk literasi digital masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi digital inklusi keuangan syariah.
“Beberapa program strategis yang dilakukan OJK diantaranya penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah, akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah, aliansi strategis literasi keuangan syariah dengan K/L, dan aliansi strategis literasi keuangan syariah dengan K/L,” jelasnya.
Adapun, Bulan Pembiayaan Syariah merupakan forum sinergi dan kolaborasi dalam rangka memperkuat pembiayaan syariah pada sisi supply dan demand khususnya pada sektor ekonomi yang dapat mendorong daya ungkit perekonomian.
Rangkaian kegiatan BPS pada tahun ini disinergikan dengan agenda Bulan Inklusi Keuangan (BIK) OJK, yang diwujudkan antara lain dalam bentuk kampanye bersama oleh lembaga keuangan syariah dalam rangkaian BPS yang diselaraskan dengan kampanye BIK yang dikoordinasikan oleh OJK.
Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian target peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah nasional.
