Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa migas Inggris bp menargetkan desain dan rekayasa atau front-end engineering and design (FEED) Proyek Tangguh UCC dapat rampung awal 2024.
Proyek yang meliputi pengembangan lapangan gas Ubadari, enhanced gas recovery (EOR) melalui penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon (EGR/CCUS) di Lapangan Vorwata, serta onshore compression itu sudah mendapat persetujuan pengembangan atau plan of development (PoD) dari SKK Migas pada 2021 lalu.
“Awal tahun depan target kita begitu, semoga semua lancar,” kata Reservoir Engineering Discipline Lead Asia Pacific bp Frans Silitonga saat ditemui di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Selepas FEED itu, Frans menargetkan onstream pertama dari proyek UCC itu dapat dilakukan pada 2027 mendatang. Injeksi gas buang ke dalam reservoir itu diharapkan juga dapat meningkatkan produksi gas dari proyek LNG Tangguh.
Selain itu, dia menilai positif inisiatif pemerintah lewat penyusunan Perpres CCS yang diharapkan selesai pada tahun ini. Beleid penyimpanan karbon itu, kata dia, akan ikut memberi kepastian investasi pada penambahan fasilitas penangkapan karbon yang saat ini tengah dipelajari KKKS ihwal potensi pengembalian investasi proyek tersebut.
“Ada framework itu penting sekali karena kita tidak bisa beroperasi kalau tidak ada dasar hukum jadi kita sangat bergembira,” kata dia.
Baca Juga
Proyek terintegrasi itu diperkirakan bakal menelan biaya investasi mencapai US$3 miliar setara dengan Rp45,69 Triliun (asumsi kurs Rp15.230 per dolar AS).
Tangguh EGR/CCUS akan mengurangi emisi hingga 33 mtCO2 hingga 2045 dengan menginjeksi CO2 ke reservoir di Lapangan Vorwata sebanyak 4 mtCO2 per tahun.
Di sisi lain, bp menargetkan terdapat tambahan produksi sekitar 300 BSCF hingga 2035 atau 500 BFCD hingga 2045 nanti dari lapangan hasil pengembangan UCC tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengejar penyelesaian rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Carbon Capture and Storage (CCS) di luar wilayah kerja migas. Rencananya beleid itu kelar tahun ini untuk menopang keekonomian proyek serta memberi bagi hasil yang menarik untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Jodi Mahardi mengatakan, beberapa potensi komersialisasi CCS saat ini tengah dimatangkan pemerintah untuk meyakinkan KKKS berinvestasi pada infrastruktur kompleks penangkapan karbon saat ini.
“Tentunya mengenai monetisasi ini akan kita bahas dalam Perpres, kita bahas dari sisi injection fee, royalti fee,” kata Jodi saat ditemui di Jakarta, Senin (11/9/2023).
Beberapa opsi yang akan diakomodasi di dalam rancangan Perpres itu, di antaranya storage fee, injection fee, serta carbon credit. Hanya saja, opsi-opsi tersebut belum kunjung difinalisasi dalam rancangan beleid tersebut.
Jodi mengatakan, kepastian monetisasi fasilitas CCS itu menjadi krusial untuk memastikan Indonesia dapat menjadi pusat dari CCS hub di Kawasan Asia Tenggara. Dia berharap instrumen komersialisasi penangkapan karbon itu dapat memantik studi-studi yang tengah dikerjakan KKKS saat ini.
Saat ini, pemerintah telah memegang 15 komitmen pengerjaan fasilitas CCS/CCUS yang tersebar dari Arun, Sakakemang, Gemah, Central Sumatera Basin Hubs, Coal to DME+ yang dikembangkan Pertamina & Chiyoda Corp, Ramba, Gundih, East Kalimantan & Sunda Asri Basin Hubs, CCU to Metahnol RU V Balikpapan, Sukowati, Abadi, Blue Ammonia yang dikembangkan Panca Amara Utama bersama dengan Jogmec, Mitsubhisi & ITB, Tangguh.
Sementara terdapat dua lapangan yang masih studi lebih lanjut di kawasan Jawa Timur yang dikembangkan Pertamina dan Chevron dan fasilitas di Kalimantan Timur yang dikembangkan Kaltim Parna Industri bersama dengan ITB.
