Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog memutuskan untuk tidak impor beras dari Kamboja, meski masih ada sisa kuota 400.000 ton beras impor. Jumlah itu merupakan bagian dari kuota beras yang belum terkontrak sebagai bagian dari penugasan 2 juta ton hingga akhir 2023.
Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, harga beras yang terlalu mahal menjadi alasan untuk tidak impor beras dari dari Kamboja, meski Indonesia bisa mendapatkan sekitar 120.000 ton beras.
“Kamboja bisa 120.000 [ton] ke kita, tetapi masalahnya harganya enggak masuk,” kata Buwas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menyebut, pihaknya memang tidak mengambil beras dengan harga yang mahal. Dia khawatir, harga beras yang sudah mahal itu semakin mahal saat dijual di dalam negeri.
Buwas mengungkapkan, saat ini Perum Bulog sudah mengamankan 1,6 juta ton beras impor di gudangnya. Adapun 400.000 ton beras yang sedang dalam perjalanan, merupakan bagian dari 1,6 juta ton beras yang sudah diamankan Bulog. Itu artinya, Perum Bulog masih membutuhkan 400.000 ton beras lagi untuk memenuhi penugasan 2 juta ton hingga akhir 2023.
“Yang 1,6 juta itu sudah kontrak dan 400.000 itu tinggal datang. Sisa dari kuota 2 juta ton itu kan masih ada 400.000,” jelasnya.
Terkait sisa penugasan 400.000 ton tersebut, Bulog mengaku belum melakukan kontrak dengan negara manapun. Rencananya, Bulog akan melihat negara yang sesuai dengan kriteria, baik dari segi harga maupun kualitas beras.
Bapanas sebelumnya menugaskan Perum Bulog untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Penugasan ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023.
Bapanas saat itu meminta agar pengadaan impor sebanyak 500.000 ton pertama direalisasikan secepatnya.
“Menindaklanjuti hasil rapat bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023,” demikian surat bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret 2023.
Dalam suratnya, tambahan pasokan beras dapat dimanfaatkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa Panen Raya Maret hingga Mei 2023.
