Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berharap Kementerian Investasi/BKPM dapat menerbitkan regulasi untuk mengatasi berbagai kendala pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang, mulai dari kendala pertanahan hingga regulasi.
Hal itu dia sampaikan saat rapat koordinasi pembahasan rencana investasi Rempang dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Minggu (13/8/2023).
"Dalam rapat sudah kami informasikan kendala yang dihadapi dan Beliau [Bahlil] pun sudah mengetahui sendiri dari hasil peninjauannya ke lapangan," ujar Rudi dikutip dari siaran pers, Senin (14/8/2023).
"Harapannya tentu dapat Beliau tindaklanjuti bersama tim sehingga bisa diterbitkan regulasi tertentu dalam menangani berbagai kendala di lapangan [Pulau Rempang]," imbuhnya.
Dia juga menegaskan bahwa BP Batam berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Baca Juga
Hal ini mengingat proyek strategis nasional tersebut telah menjadi atensi serius sejak peluncuran program Kawasan Rempang Eco-City di Sekretariat Kementerian Perekonomian RI pada pertengahan April 2023 lalu. BP Batam juga telah menyerahkan surat keputusan (SK) pengelolaan serta development plan kawasan kepada PT MEG selaku pengembang.
Rudi pun mengapresiasi dukungan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam percepatan pengembangan Pulau Rempang.
"Terima kasih kepada Pak Menteri Investasi sudah bersedia hadir di Batam dan meninjau langsung lokasi rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang hingga memimpin rapat percepatan investasi ini," ujar Rudi.
Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam berharap Kementerian Investasi/BKPM dapat memberikan arahan serta bimbingan lebih lanjut demi mewujudkan investasi di Pulau Rempang ini.
"Semoga melalui bimbingan Kementerian Investasi/BKPM serta kontribusi pihak-pihak terkait dan masyarakat, investasi di Pulau Rempang ini dapat bersama-sama kita wujudkan demi peningkatan ekonomi di Batam dan Indonesia," katanya.
Adapun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berkesempatan untuk meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang, Minggu (13/8/2023). Dalam kunjungannya, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat.
"Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi saya mohon, masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara," ujar Bahlil di hadapan masyarakat.
Bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Bahlil berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.
Mengingat rencana strategis Rempang Eco-City merupakan salah satu perhatian serius pemerintah pusat. Apalagi sejak kepulangan Presiden Joko Widodo dari China, Sabtu (29/7/2023) lalu.
Pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep 'Green and Sustainable City' semakin menjadi prioritas.
Hal tersebut menyusul komitmen investasi dari perusahaan China, Xinyi Internasional Investment Limited untuk berinvestasi di Indonesia.
"Insyaallah, kita cari solusi terbaik," pungkas Bahlil.
