Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat posisi PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dalam upaya negosiasi saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) di tengah momentum perpanjangan konsesi tambang perusahaan nikel terintegrasi tersebut.
Anggota DPR Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, MIND ID mesti mengamankan hak pengendalian operasional hingga kekonsolidasian finansial INCO untuk menjamin potensi sumber daya nikel perseroan dapat menjadi aset yang tercatat di Indonesia.
“Agar sumber daya dan cadangan aset PT Vale Indonesia terkonsolidasi di dalam buku kekayaan negara Indonesia bukan di Kanada karena ini sumber daya kita,” kata Ramson saat rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Dengan demikian, Ramson meminta pemerintah dapat mendukung upaya akuisisi saham mayoritas INCO untuk dapat menjadi pengendali pada perusahaan tambang nikel terintegrasi tersebut.
“Artinya, divestasi saham untuk instrumen yang mewakili negara MIND ID bisa ditambah, artinya dari Sumitomo Metal dan Vale Canada Limited yang utama tadi agar sumber daya dan cadangan bisa dikonsolidasi,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa Vale Canada Limited (VCL) ingin tetap menjadi pengendali PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) selepas pemenuhan kewajiban sisa divestasi untuk peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Baca Juga
Arifin menuturkan, Vale membuka peluang menawarkan porsi divestasi saham lebih dari 11 persen kepada MIND ID. Namun, perseroan tetap ingin menjadi pengendali.
“Vale membuka peluang divestasi lebih besar dari 11 persen saham, dengan hak pengendalian operasional dan financial consolidation,” ujar Arifin.
Sikap Direksi INCO itu, kata Arifin sudah disampaikan saat rapat bersama dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Menteri BUMN yang turut dihadiri pejabat teras Kementerian ESDM pada 4 Mei 2023 lalu.
“MIND ID juga ingin hak pengendalian operasional dan financial consolidation karena jika hanya membeli tambahan 11 persen saham divestasi tanpa hak tersebut, MIND ID tidak akan mendapatkan keuntungan dan berpotensi mengalami kerugian,” kata Arifin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
