Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar irit bicara soal rencana pencabutan moratorium terkait pinjaman online (pinjol).
"Nanti pada saatnya akan disampaikan oleh Pak Ogi [Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono], kalau sudah sampai pada keputusan itu. Saat ini masih sedang diproses," kata Mahendra di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa (30/5/2023).
Sebelumnya, OJK melakukan pembekuan izin pinjol sejak 2020, dipastikan jika moratorium ini dicabut maka akan makin banyak perusahaan pinjol baru yang bermunculan.
Sekadar informasi, Mahendra memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa (30/5/2023). Dalam pertemuan itu, dia menegaskan pembicaraan terfokus pada pembicaraan risiko dan kemungkinan dampak terhadap Indonesia dari kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Tak hanya itu, pembahasn lainnya adalah terkait kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini. Dia pun mengaku tidak ada pembicaraan mengenai moratorium dengan Presiden ke-7 RI tersebut.
"Nggak, nggak, jadi lebih secara umum saja. Kami tidak bahas soal itu [pinjol], tidak masuk spesifik masuk ke isu itu, secara umum saja,” pungkas Mahendra.
Baca Juga
Pesan Jokowi soal Krisis Ekonomi Global
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengaku mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi dalam mengalkulasi risiko dan kemungkinan dampak terhadap Indonesia dari kondisi ketidakpastian ekonomi global.
“Kami diminta untuk menyampaikan update tadi dan kami sampaikan perkembangan yang ada, baik di perbankan, di IKNB [Industri Keuangan Non Bank] maupun di pasar modal. Jadi, upayanya untuk terus dijaga dan memperhatikan aspek secara menyeluruh, tapi juga aspek-aspek individu dari industri dan perusahaan yang perlu terus diperhatikan, tidak hanya melihat secara makro,” ujarnya 30/5/2023.
Penyebabnya adalah saat ini ada kondisi krisis perbankan secara global sehingga dibutuhkan strategi untuk menghadapi gelombang tersebut.
Dia menyampaikan bahwa dalam konteks kondisi global, orang nomor satu di Indonesia itu mempertanyakan bagaimana risiko dan kemungkinan dampaknya kepada Indonesia.
“Kami jelaskan bahwa pada saat-saat tertentu, pada waktu tempo hari ada krisis di Silicon Valley Bank, di kredit Swiss sempat menimbulkan pertanyaan tetapi kemudian dengan perkembangan penjelasan dan juga kinerja yang teruji dari lembaga keuangan kita jadi tadi bisa direspon dengan baik dan dimitigasi,” pungkas Mahendra.
