Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin negara-negara G7 berencana membahas sanksi tambahan terhadap Rusia dalam KTT G7 di Jepang pada 19-21 Mei mendatang.
Dilansir dari Reuters pada Senin (15/5/2023), sumber yang mengetahui rencana ini mengatakan sanksi terbaru ini menargetkan penghindaran sanksi yang melibatkan negara-negara ketiga, produksi energi masa depan Rusia, dan ekspor yang mendukung militer Rusia.
Secara terpisah, para pejabat AS juga memperkirakan anggota G7 akan setuju untuk menyesuaikan pendekatan mereka terhadap sanksi sehingga ekspor secara otomatis dilarang kecuali komoditas dalam daftar barang yang disetujui.
Pemerintahan Joe Biden sebelumnya telah mendorong sekutu-sekutu G7 untuk membalikkan pendekatan sanksi negara G7 yang saat ini mengizinkan semua barang dijual ke Rusia kecuali jika barang tersebut secara eksplisit masuk dalam daftar hitam.
Perubahan tersebut diharapkan mempersulit Moskow menemukan celah dalam sanksi yang diterapkan.
Meskipun para sekutu belum sepakat untuk menerapkan pendekatan yang lebih ketat secara luas, para pejabat AS memperkirakan bahwa di area yang paling sensitif bagi militer Rusia, negara anggota G7 akan menganggap bahwa ekspor dilarang kecuali jika ada dalam daftar yang ditentukan.
Baca Juga
Sektor mana saja yang akan dibatasi dalam aturan baru ini masih dibahas.
"Anda akan melihat perubahaan anggapan itu terjadi dalam beberapa bidang, terutama yang berkaitan dengan basis industri pertahanan Rusia," kata seorang pejabat AS yang menolak disebutkan namanya.
Bahasa yang tepat dari deklarasi bersama para pemimpin G7 masih harus dinegosiasikan dan disesuaikan sebelum dirilis pada saat KTT G7, yang terdiri dari AS, Jepang, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris.
Upaya pemberlakuan sanksi baru oleh para pemimpin G7 terhadap Rusia dilakukan ketika sekutu-sekutu Barat Ukraina juga mencari cara-cara baru untuk memperketat sanksi-sanksi terhadap Rusia, mulai dari kontrol ekspor hingga pembatasan visa dan pembatasan harga minyak.
Serangkaian pengetatan sanksi ini telah memberikan tekanan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, namun tidak menghentikan invasi skala penuh yang dimulai lebih dari setahun yang lalu tersebut.
Sejumlah negara sekutu AS telah menolak gagasan untuk melarang perdagangan secara luas dan kemudian mengeluarkan pengecualian per kategori.
Uni Eropa, misalnya, memiliki pendekatannya sendiri dan saat ini juga sedang menegosiasikan paket sanksi ke-11 sejak Rusia menginvasi Ukraina. Sanksi ini sebagian besar berfokus pada orang-orang dan negara-negara yang menghindari pembatasan perdagangan yang ada.
