Bisnis.com, JAKARTA – Proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menjadi sorotan usai mendapat aksi protes dari dua aktivis lingkungan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan, Kamis (11/5/2023).
Di tengah RUPS, dua aktivis lingkungan yang juga merupakan pemegang saham di Adaro tersebut melakukan aksi membentangkan spanduk dan berteriak memprotes rencana pembangunan PLTU batu bara baru Adaro.
Lantas, proyek mana yang dimaksud?
Mengutip rilis Greenpeace, Senin (15/5/2023), PLTU yang dimaksud adalah PLTU batu bara baru Grup Adaro di Kalimantan Utara yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik 1,1 gigawatt (GW) smelter aluminium Adaro. Proyek itu akan menjadi PLTU captive, yakni pembangkit listrik yang didedikasikan untuk menyediakan listrik bagi suatu fasilitas industri.
Adapun, smelter aluminium milik anak usaha PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), yakni PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) di Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Bulungan, Kalimantan Utara itu ditargetkan dapat beroperasi pada kuartal II/2025.
Smelter ini digadang-gadang menjadi smelter aluminium terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi tahap pertama sebesar 500.000 ton aluminium batangan (ingot) per tahun yang dapat ditingkatkan hingga 1,5 juta ton per taun.
Baca Juga
Sementara itu, total investasi proyek smelter secara keseluruhan, termasuk pembangkit, mencapai US$2 miliar atau sekitar Rp29,62 triliun (asumsi kurs Rp14.812 per US$).
Berdasarkan catatan Bisnis, smelter aluminium ini sempat menuai polemik. Awalnya, smelter itu digadang-gadang akan memproduksi green aluminium dengan tidak memakai batu bara lagi sebagai salah satu bahan baku energi.
Namun, rencana penggunaan energi bersih baru akan terealisasi pada 2030 saat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik ADMR selesai dibangun.
“Kita pakai coal dulu, aluminiumnya, ya sama seperti yang diimpor, nanti kalau hidronya jadi kita bisa pakai, kita punya tambahan lagi yang green aluminium,” jelas Presiden Direktur ADMR Christian Ariano Rachmat saat konferensi pers, Rabu (10/5/2023).
Hal ini pula yang menimbulkan kontroversi bahwa ADMR dituding melakukan greenwashing. Pada pemberitaan Financial Times, ADMR disebut melakukan greenwashing dengan mengaku mengembangkan energi hijau, akan tetapi tetap memakai batu bara sebagai bahan baku utama pengolahan aluminium.
Ariano mengeklaim jika penggunaan batu bara merupakan tahap dari transisi energi hijau.
“Kami suatu hari mau buat yang namanya green aluminium, tapi butuh waktu untuk sampai sana, sampai hidro kami jadi. Tapi masa kita tunggu segitu lama kita impor terus?” imbuhnya.
Selain polemik soal lingkungan, proyek smelter tersebut juga sempat diterpa isu kesulitan pendanaan pada Februari lalu, terutama dari bank-bank internasional seperti DBS Singapura dan Standard Chartered.
Namun, manajemen ADMR menampik kabar kesulitan pendanaan tersebut dan mengatakan bahwa perseroan melanjutkan proyek sesuai rencana. Perseroan menyatakan bahwa financial close proyek tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada semester I/2023.
"Perusahaan memperkirakan pencapaian financial close proyek ini pada semester I/2023 dan akan membuat pengumuman lebih lanjut mengenai porsi ekuitas di kemudian hari," kata Investor Relation ADMR Danuta Komar, dalam keterangan resminya, Februari lalu.
