Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memastikan tersedianya pendanaan pendanaan untuk Proyek Strategis Nasional yang rampung pada 2023 dan 2024 yang dibiayai lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo menilai tak adanya persoalan dari sisi pendanaan untuk menyelesaikan infrastruktur PSN yang harus rampung hingga 2024 sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo.
“Sesuai dengan penyiapan perizinan dan kesiapan proyek PSN, kami sudah anggarkan di setiap pagu tahunan. Pasalnya 2023 -2024 tahun krusial penyelesaian PSN. Misalnya, untuk sejumlah proyek bendungan dan jalan tol yang harus rampung pada 2023 kami sudah anggarkan di Kementerian PUPR agar menghasilkan target yang sudah di-secure,” ujarnya dalam wawancara kepada Bisnis Indonesia, dikutip, Kamis (11/5/2023).
Selain itu, lanjutnya, untuk memaksimalkan dan mengamankan pembiayaan proyek PSN, Bappenas juga menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas. Musrenbangnas, sebutnya, menjadi bagian dari forum penganggaran terhadap PSN di sejumlah daerah.
Pasalnya, agar PSN bisa dituntaskan, dia menilai keterlibatan daerah penting dalam penyiapan dan integrasi anggaran.
Bappenas, sambungnya, juga rutin melakukan kajian di berbagai forum dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang mengerucut ke trilateral meeting. trilateral meeting ini, tekannya, merupakan hal yang paling krusial di mana K/L, bersama dengan Bappenas Kemenkeu, menyinergikan proyek yang siap didanai.
Baca Juga
Setelah itu, Bappenas akan menyempurnakannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024.
“Kami juga menyusun kolaborasi perencana integrasi penganggaran berbasis digital agar setiap proyek masuk ke Kemenkeu dan Bappenas. Semuanya bisa terlihat dari perencanaan hingga laporannya. Presiden juga bisa melihatnya dari situ,” terangnya.
Sementara itu, untuk proyek PSN yang didanai lewat Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) akan bergantung terhadap badan usaha atau swasta yang masih memerlukan negosiasi.
“Kalau PSN dari APBN kami sudah amankan semua. Namun untuk KPBU ini kan minta badan usaha tergantung badan usahanya juga. Yang mungkin terhambat di situ mungkin. Yang melibatkan swasta akan melihat insentif,” terangnya.
Sebagai informasi PSN dimulai 2016 dan hingga Maret 2023, secara akumulasi total proyek yang sudah rampung sebanyak 155 proyek dengan total anggaran Rp1.000 triliun. Berdasarkan Data Bappenas tercatat masih ada 31 proyek beroperasi sebagian, 79 proyek konstruksi, 4 proyek transaksi, 43 proyek dalam tahap penyiapan.
Pada 2023 ini, ada 30 proyek yang ditargetkan rampung sedangkan pada 2024, setidaknya sebanyak 15 proyek yang direncanakan selesai.
Berdasarkan komposisi pembiayaan PSN pada 2015-2019 lebih banyak menggunakan APBN sebesar 41 persen dan swasta 37 persen. Pada 2024, dia mendorong pembiayaan lewat APBN turun sebesar 37 persen sedangkan swasta menjadi lebih banyak sebesar 42 persen.
