Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan proyek strategis nasional (PSN) yang masih tahap konstruksi dan persiapan harus dilanjutkan pada periode pemerintahan mendatang.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis Indonesia, setidaknya terdapat 25 PSN yang ditargetkan rampung tahun ini dengan total nilai mencapai Rp246,96 triliun.
Dari total tersebut, ada 5 PSN yang masih dalam tahap penyiapan, 2 sudah masuk pengusahaan, 1 beroperasi sebagian dan sisanya masih tahap konstruksi.
Melihat data tersebut, nampaknya tidak akan semua PSN ini pembangunannya rampung sesuai target. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai siapapun pemimpin Indonesia berikutnya setelah Presiden Jokowi, PSN yang sudah dicanangkan wajib dilanjutkan.
Lasarus menuturkan infrastruktur dasar menjadi proyek-proyek utama dalam PSN. Hal ini membuat siapapun Presiden RI berikutnya mesti meneruskan pengerjaan PSN yang sudah dikerjakan di era pemerintahan Jokowi.
"PSN kami di Komisi V, terutama seperti jalan tol, bendungan, jembatan, merupakan infrastruktur dasar. Kami berharap infrastruktur dasar ini siapapun Presidennya dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya, karena memang diperlukan oleh rakyat," kata Lasarus kepada Bisnis, Jumat (5/5/2023).
Baca Juga
Dia mencontohkan proyek Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang dibangun era Presiden Megawati Soekarnoputeri dilanjutkan dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu pula sejumlah proyek bendungan yang dicanangkan SBY akhirnya rampung di era Presiden Joko Widodo.
Lasarus menegaskan perkara infrastruktur dasar ini persoalan negara bukan lagi kepentingan kelompok, golongan, apalagi partai, sehingga tidak memandang lagi Presiden dari partai yang mana.
Dia melanjutkan program Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah disepakati dibangun. Sudah semestinya berlanjut karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan memiliki payung hukum UU.
"Bicara konsistensi di politik memang sulit, harus bicarakan antar partai, tetapi wajib bicara dalam kerangka kepentingan negara di atas kepentingan golongan, kelompok, ras, hingga partai," ujarnya.
Komisi V juga mengapresasi pemerintah periode Presiden Jokowi yang merampungkan pembangunan sejumlah infrastruktur dasar yang signifikan, seperti jalan, jembatan, jalan tol, hingga bendungan.
Menurutnya, pembangunan PSN berupa infrastruktur dasar ini dalam rangka meningkatkan daya saing. Pertumbuhan ekonomi yang dirasa berat, lanjutnya karena kondisi infrastruktur yang kurang baik.
"Kalau infrastruktur tidak baik, biaya produksi tinggi, daya saing melemah, sulit Indonesia berlari kencang bersama dengan negara dunia dan Asia," ungkapnya.
Komisi V, lanjutnya, fokus memberikan catatan kepada pemerintah terkait penyerapan anggaran PSN. Adapun, teknis pelaksanaan, DPR menyerahkan evaluasi terutama kepada BPK dan BPKP.
"Kami dari Komisi V melihat sejauh mana target dicapai, kami lihat mampu tidak pemerintah menyerap anggaran yang sudah ditetapkan, diserap dengan baik dan cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan output dan outcome yang bermanfaat, bukan jadi monumen yang tidak ada manfaatnya, ketika rampung itu bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
