Bisnis.com, JAKARTA - Penasihat pemerintah Jepang mengatakan bahwa Negeri Sakura harus mempertimbangkan menghapus sistem pelatihan magang tenaga kerja asing.
Panel penasihat pemerintah mengatakan bahwa sistem tersebut yang digunakan sebagai pintu belakang mencari tenaga kerja murah dari luar negeri.
Mengutip Bloomberg (10/4/2023) kata panel tersebut dalam laporan yang dirilis Senin, negara yang menua dan menyusut memerlukan program yang ditujukan untuk mengamankan pekerja asing, tidak hanya mendukung negara berkembang dengan memberikan pelatihan.
Kemudian, dalam laporan tersebut, dikatakan juga bahwa peserta program harus memiliki lebih banyak kebebasan untuk berganti pekerjaan selama berada di Jepang dan diberikan bantuan tambahan untuk mengembangkan keterampilan bahasa.
Perdana Menteri Eumio Kishida, telah menyatakan keprihatinan negara yang tengah mempertahankan kemampuannya untuk berfungsi. Hal ini lantaran lebih dari 29 persen populasi Jepang sudah berusia 65 tahun atau lebih.
PM Jepang tersebut kemudian berjanji untuk menggandakan pengeluaran pemerintah untuk anak-anak dan keluarga untuk meningkatkan angka kelahiran, tetapi tidak banyak bicara tentang imigrasi.
Menurut sebuah studi oleh think tank independen Recruit Works Institute yang diterbitkan Maret 2023, Jepang mungkin menghadapi kekurangan lebih dari 11 juta pekerja pada tahun 2040, dan akan menghadapi persaingan ketat dari negara maju lainnya yang membutuhkan tenaga kerja.
Baca Juga
Kemudian, menurut Kementerian Kesehatan, pada Oktober tahun lalu jumlah pekerja asing di Jepang mencapai rekor 1,82 juta. Sekitar 18 persen dari total adalah peserta program magang.
Menurut dokumen yang disajikan kepada panel, sebagian besar peserta dalam program bekerja untuk organisasi kecil. Contohnya seperti dalam konstruksi, manufaktur makanan, atau pengerjaan logam.
Sistem tersebut kemudian telah dikritik dalam US Trafficking in Persons Beport; yang mengutip kasus- kasus pemaksaan, termasuk beberapa kasus di mana para pekerja dibebani dengan hutang yang tidak dapat dikelola kepada perantara di negara asal mereka.
Selain itu, diketahui juga bahwa ribuan pekerja magang hilang selama bertahun-tahun, seringkali karena kondisi kerja yang buruk. Panel merekomendasikan agar langkah-langkah yang lebih kuat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
Kemudian, menurut situs web Kementerian Kehakiman, para penasihat akan terus memperdebatkan program untuk pekerja asing dan menargetkan menyajikan laporan akhir jelang akhir tahun.
