Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Minta Dirjen Pajak Buka-bukaan soal Sumber Harta Kekayaan

Harta kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo disorot lantaran bertambah Rp8 miliar selama periode 2017–2021.
Foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge / Dok. Belasting Rijder.
Foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge / Dok. Belasting Rijder.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta anak buahnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, untuk menjelaskan sumber harta kekayaan yang selama ini menjadi pertanyaan publik.

Dirinya telah menanyakan secara langsung kepada Suryo terkait sumber harta kekayaan yang dimiliki dan memintanya menyampaikan kepada masyarakat kalau hartanya memang benar dari kenaikan harga tanah. 

“Saya tanya sama Pak Suryo kenaikanya karena apa? Kenaikan karena harga tanah [Sri Mulyani menirukan jawaban Suryo]. Tiba-tiba dilihat seolah-olah korupsi,” ujarnya dalam diskusi publik, Selasa (28/2/2023).

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Suryo pada 2017 hanya sebesar Rp6,13 miliar. Pada 2021, harta Dirjen Pajak tersebut melonjak menjadi Rp14,4 miliar.

Dengan demikian dalam kurun waktu 4 tahun, harta Suryo bertambang lebih dari Rp8 miliar. “Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana, kamu yakin kamu bener? Yakin Bu. Saya yakin kamu bener, sampaikan ke publik,” tambah Menkeu. 

Dalam diskusi publik bersama Pemimpin CT Corp Chairul Tanjung tersebut, Sri Mulyani mengambil contoh dengan kepemilikan harta CT. 

“Coba rumahnya Pak Chaerul Tanjung yang ada di Menteng itu belinya berapa, sekarang harganya berapa? Orang nanya Pak Chairul Tanjung cari duit banyak banget itu pasti atas keringat rakyat. Kan kayak gitu nggak benar padahal itu karena harga pasar,” jelasnya.

Sri Mulyani menyanyangkan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo karena alasan pribadi berbuntut pada persepsi buruk terhadap kemeterian yang dia pimpin. 

Oleh karena itu dia pun meminta agar para pejabat di Kemenkeu seharusnya menerapkan azas kepatutan dan kepantasan. “Jadi, meskipun itu dapatnya dari uang halal, dapat beli dari gaji, dan ‘Bu saya kepingin rileks’. Ya sudahlah, rileksnya sekarang tidak usah naik motor gede, jalan kaki saja sama saya muter-muter di Senayan itu sehat,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper