Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap gubernur baru Bank Indonesia (BI) yang terpilih nantinya dapat tetap responsif dalam menciptakan stabilitas moneter.
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan, gubernur BI terpilih harus mampu memastikan parameter-parameter makro ekonomi nasional, khususnya inflasi, nilai tukar, dan suku bunga bisa terus stabil sepanjang tahun dan kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dia menuturkan bahwa hal tersebut memang tidak mudah. Menurutnya, gubernur BI ke depannya harus realistis, hati-hati, dan punya visi yang baik terkait dengan tantangan dan respons kebijakan moneter yang tepat.
“Siapa pun yang terpilih nanti sebagai gubernur BI juga perlu memiliki komunikasi dan kerja sama lintas institusi yang baik, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan OJK, untuk bisa mengoptimalkan instrumen kebijakan ekonomi dan finansial nasional agar terus berpihak terhadap pertumbuhan, meski di sisi lain BI juga berkewajiban mengendalikan inflasi,” ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (21/2/2023).
Dia juga mengingatkan bahwa bank sentral Indonesia itu mempunyai peran penting dalam mengendalikan inflasi dan menstimulasi pertumbuhan melalui kebijakan moneter, khususnya suku bunga.
“Jadi bank sentral perlu menjaga agar kebijakan pengendalian inflasi, contohnya kebijakan kenaikan suku bunga masih memberikan ruang gerak yang cukup untuk pertumbuhan tanpa menciptakan stimulasi ekonomi yang berlebihan yang akan kontra produktif terhadap pergerakan inflasi yang diinginkan,” kata Shinta.
Baca Juga
Menurutnya, bank sentral di seluruh dunia pun saat ini dituntut untuk responsif dalam menciptakan kebijakan moneter yang seimbang antara kebutuhan pengendalian inflasi dan penjagaan momentum pertumbuhan.
Jika kebijakan bank sentral hanya fokus pada salah satunya, Shinta menilai ada dua hal yang mungkin akan terjadi di Indonesia. Pertama, Indonesia akan mengalami pengendalian inflasi yang cepat, tetapi dengan pertumbuhan di bawah target.
“Atau Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang baik atau bisa melampaui target tetapi dengan risiko kesenjangan sosial dan potensi krisis ekonomi yang eksesif karena inflasi tinggi," tuturnya.
Hal yang sama juga terjadi dalam hal pengendalian nilai tukar, di mana penguatan atau pelemahan nilai tukar perlu ditakar secara bijak dan seimbang agar tidak membebani kegiatan ekonomi sektor riil secara keseluruhan.
“Ini tentu bukan tugas BI saja, tapi perlu kerja sama seluruh elemen kepemerintahan agar parameter-parameter ekonomi yang tidak bisa dipengaruhi secara langsung oleh bank sentral dalam hal pengendalian inflasi, nilai tukar, dan lain-lain tetap bisa sinkron dalam menciptakan iklim usaha yang optimal untuk mencapai target-target pertumbuhan yang kita inginkan,” ungkap Shinta.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan telah mengantongi nama-nama calon gubernur BI yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Kandidat orang nomor 1 di bank sentral akan ditetapkan paling lambat besok, dan disetorkan ke DPR RI untuk proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Kami [Pemerintah] akan memutuskan [nama calon gubernur BI] kalau tak hari ini, maka besok. Namun, nama-nama sudah masuk," katanya kepada wartawan usai melakukan pengecekan Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Untuk diketahui, masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan segera berakhir pada Mei 2023. Sejumlah nama telah beredar di publik, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan/LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dan petahana Perry Warjiyo.
Di luar tiga nama tersebut, sempat mencuat nama Wakil Menteri BUMN dan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko.
