Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran perlindungan sosial (perlinsos), untuk mengentaskan kemiskinan, yang terealisasi Rp461,6 triliun pada 2022 sudah disalurkan langsung kepada masyarakat.
Dia menjelaskan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi pasca Covid-19, APBN tetap dioptimalkan sebagai shock absorber.
Instrumen APBN dalam jangka pendek diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulihkan ekonomi, baik melalui subsidi/kompensasi energi, perlindungan sosial, juga belanja prioritas untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“APBN juga perlu untuk membangun SDM, karena itu anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, diberi bantuan secara langsung,” katanya dalam Kuliah Umum: Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Global, Kamis (2/2/2023).
Dalam bahan paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja perlindungan sosial dilakukan baik melalui kementerian dan lembaga (K/L), maupun non K/L).
Belanja perlindungan sosial melalui K/L terealisasi sebesar Rp173,6 triliun. Jika dirincikan, anggaran tersebut diperuntukkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta keluarga, juga Kartu Sembako Rp44,1 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Di samping itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,7 triliun untuk 20,7 juta keluarga dan dukungan kepada penyandang disabilitas, YAPI, dan lansia sebesar Rp244,7 miliar kepada 400.000 orang.
Melalui transfer dana ke daerah (TKD), bantuan langsung tunai Desa diberikan sebesar Rp26,9 triliun untuk 7,5 juta keluarga, serta dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp4,0 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja perlindungan sosial non-K/L tercatat sebesar Rp257,1 triliun, di mana penyaluran subsidi energi dan non energi terealisasi sebesar Rp237,1 triliun.
Subsidi tersebut berupa subsidi BBM sebesar Rp15,2 triliun, subsidi listrik Rp56,2 triliun untuk 38,9 juta pelanggan, juga subsidi bunga KUR Rp23,1 triliun untuk 7,6 juta debitur.
Sebelumnya, publik diramaikan oleh pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahwa anggaran program kemiskinan sebesar Rp500 triliun habis untuk rapat di hotel dan studi banding.
Merespons pernyataan ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran rapat dan studi banding yang disebutkan Menpan RB mungkin berasal dari anggaran untuk belanja barang kementerian dan lembaga (K/L).
Belanja barang yang digunakan untuk rapat, studi banding, seminar, hingga perjalanan dinas, dalam jumlah yang besar memang telah menjadi sorotan pemerintah.
“Dulu sering disampaikan dari jaman kabinet sebelumnya, perjalanan dinas, kemudian untuk seminar, meeting segala macam, itu kita minta untuk diturunkan dan itu sudah kita coba untuk terus kita turunkan,” jelasnya.
Azwar Anas pun sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait anggaran kemiskinan sebesar Rp500 triliun yang digunakan untuk perjalanan dinas.
“Tidak benar bahwa [anggaran kemiskinan] Rp500 triliun untuk perjalanan dinas,” kata dia.
Dia menjelaskan konteks pernyataannya saat itu adalah untuk membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Jika tujuannya pengentasan kemiskinan, imbuhnya, maka program yang harus dilakukan misalnya peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ kata dia.
