Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Target Investasi Naik Jadi Rp1.400 Triliun, Ekonom Ingatkan ESG

Ekonom CORE ingatkan Kementerian Investasi/BKPM jangan cuma fokus target investasi Rp1.400 triliun, tetapi menerapkan prinsip ESG.
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan beberapa pejabat mengunjungi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berlokasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dok. Biro Setpres RI
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan beberapa pejabat mengunjungi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berlokasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dok. Biro Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/BKPM resmi menaikkan target realisasi investasi untuk 2023, yaitu sebesar Rp1.400 triliun. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menekankan agar pemerintah mulai menerapkan investasi berkelanjutan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Walaupun dari sisi targetnya dinaikkan Rp200 triliun jadi Rp1.400 triliun sehingga memang agak lebih challenging karena kan kondisi globalnya berbeda dengan tahun lalu, masalahnya adalah bukan pada bisa dicapai atau tidak nilainya, tetapi kualitas daripada investasinya yang seperti apa,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/1/2023).

Faisal melilhat target tersebut bukan tidak mungkin dapat dicapai. Dia berkaca dari target 2022 yang sukses dicapai meski ada tekanan global seperti geopolitik dan Covid-19.

Dari sisi angka, bukan menjadi masalah berapa investasi yang masuk. Menurut Faisal, hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana investasi tersebut meningkatkan perekonomian di daerah, melibatkan pelaku mitra lokal, menciptakan lapangan pekerjaan terutama untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2013, dari investasi sebanyak Rp398,5 triliun terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.829.950 orang, atau per Rp1 triliun investasi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 4.594 orang.

Sementara itu, dengan realisasi investasi pada 2021 sebanyak Rp901 triliun, hanya mampu menyerap sebanyak 1,2 juta tenaga kerja. Artinya dalam Rp1 triliun hanya mampu menyerap 1.340 orang.

Banyak sorotan yang menurut Faisal harus lebih besar perhatiannya, misal ada bentrok tenaga kerja indonesia di Morowali. Hal tersebut berkaitan dengan ESG.

Sementara dari sisi lain, dia menilai memang sulit menekan dampak lingkungan sampai 0. Namun, setidaknya investasi yang masuk harus dapat meminimalisir dampak lingkungan.

“Hal hal seperti itu yang menjadi perhatian di samping mengejar target, pada kenyataannya banyak investasi yang masuk di indonesia masih banyak catatannya terkait ESG, banyak harus diperbaiki,” tuturnya.

Untuk itu, Faisal mengatakan perlu strategi melalui komitmen nyata antara Indonesia dan investor untuk penerapan investasi berkelanjutan dengan prinsip ESG.

Meski demikian, Faisal tetap yakin target investasi Rp1.400 triliun pada 2023 tersebut dapat tercapai, meskipun ada tekanan global.

Kebijakan pemerintah melalui hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan bauksit, serta adanya pencabutan kebijakan nol covid di China akan berdampak pada minat investasi yang lebih besar.

Di sisi lain, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat bahwa investasi langsung dapat semakin meningkat pada 2023, baik asing (foreign direct investment/FDI) maupun dalam negeri (domestic direct investment/DDI)

Meskipun risiko perlambatan ekonomi global, FDI masih dapat terus berkembang di tengah keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek industri hilir sumber daya alam untuk memperkuat rantai pasokan domestik dan meningkatkan nilai tambah ekspor.

“Pembukaan kembali ekonomi China juga bisa menjadi katalis positif untuk arus masuk investasi,” ujarnya, Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia terus berusaha mempermudah proses investasi dan menyelesaikan hambatan yang ada untuk mencapai target Rp1.400 triliun.

Termasuk hambatan yang terjadi pada Nomor Induk Berusaha (NIB) kelas besar terkait dengan perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) di daerah-daerah, yang belum memiliki Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).

“Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3 – 4 bulan agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kami lakukan, termasuk AMDAL [Analisis Mengenai Dampak Lingkungan],” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Rabu (11/1/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper