Perpanjang Konsensi, Menhub Minta KCIC Tambah Investasi

Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menanggapi permintaan perpanjangan periode masa konsesi Kereta Cepat Jakarta--Bandung (KCJB). 

Seperti diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebelumnya bersurat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memohon perpanjangan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Saya mempertimbangkan hal itu bisa dilakukan, tetapi memang kalau itu 80 tahun maka ada kewajiban dari Kereta Cepatn untuk menambah hal-hal yang diinvestasikan. By law, 80 tahun ini bisa," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Budi Karya menyebut saat ini masih membahas mengenai apa investasi yang bisa ditambahkan oleh PT KCIC, sebagai pemilik proyek. Dia berharap kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat.

"Kesepakatan mungkin satu sampai dua bulan ini selesai," ujar Budi Karya.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membeberkan alasan di balik pengajuan perpanjangan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta--Bandung dari 50 tahun, menjadi 80 tahun.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan perlunya perpanjangan masa konsesi yakni perkiraan jumlah penumpang yang menurun, pembengkakan biaya proyek, serta kurangnya sumber pemasukan akibat penundaan pembangunan kawasan TOD.

"Permohonan konsesi sampai 80 tahun karena ada beberapa asumsi bisnis yang berubah. Satu, dari demand forecast setelah masa Covid-19 ada penurunan. Kita mau datanya lebih mewakili," terangnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12/2022).

Dalam paparannya, Dwiyana menjelaskan bahwa perkiraan trafik jumlah penumpang atau demand forecast pada 2017 yakni 61.157 penumpang per hari. Demand forecast itu merupakan hasil survei dari LAPI ITB.

Selang lima tahun setelahnya, demand forecast berubah akibat pandemi Covid-19. KCIC meminta bantuan lembaga lain yakni Polar UI pada 2022, dengan hasil demand forecast yakni pada angka 31.125 penumpang per hari. Alhasil, perubahan demand forecast itu turut berpengaruh pada review uji kelayakan atau feasibililty study pada 2022.

Seperti diketahui, pada tahun ini juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa biaya proyek bengkak dari US$5,99 miliar menjadi US$7,5 miliar. Terdapat cost overrun sebesar US$1,45 miliar.

Sementara itu, pembangunan kawasan TOD terintegrasi dengan stasiun Kereta Cepat juga tertunda pembangunannya. Awalnya, kawasan TOD dibangun secara paralel dengan sarana sekaligus prasarana Kereta Cepat, namun kini harus menunggu beberapa tahun setelah pengoperasian terlebih dahulu.

Alhasil, sumber pemasukan akan berkurang. Hal itu lantaran sumber pemasukan Kereta Cepat dari non-fare box dan TOD dimasukkan pada asumsi dasar uji kelayakan 2017. Kemudian, kendala soal lahan Walini PTPN VIII yang sebelumnya akan dibangun TOD, membuat Kereta Cepat harus mengandalkan pemasukan hanya dari tiket saja untuk beberapa tahun pertama.

"Oleh karena itu FS [feasibility study/uji kelayakan] kami tidak menghitung lagi revenue dari TOD," jelas Dwiyana.

Dengan perubahan sejumlah asumsi dasar pada uji kelayakan proyek, Dwiyana bersurat kepada Kemenhub untuk memperpanjang masa konsesi 30 tahun lebih lama.

"Kami juga benchmark dengan masa konsesi investasi infrastruktur [transportasi] udara dan pelabuhan laut itu rata-rata 80 tahun. Ini mestinya kereta api, tidak hanya kereta api cepat, bisa juga mendapatkan equal treatment dari pemerintah," jelasnya.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan akan mengawal ketat soal permohonan perpanjangan masa konsesi Kereta Cepat oleh KCIC. Dia menyebut akan memanggil Menteri Perhubungan mengenai hal tersebut.

"Ini bukan rapat terakhir. Kami akan awasi soal masa konsesi ini. Tolong dalam memutuskan masa konsesi, tolong dicermati betul. Sebelum Juni [2023], satu kali lagi kita akan rapat terakhir," ujarnya pada rapat yang sama.