Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan terus menguatkan sinergi dengan beberapa lembaga, seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai upaya untuk membuka akses pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro (UMi).
Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Muhammad Yusuf mengatakan, hingga saat ini masih cukup banyak masyarakat pelaku usaha UMi yang masih kesulitan dalam permodalan sehingga menjadi tantangan untuk mereka naik kelas.
Hal itu mengingat segmen usaha UMi tersebut belum bisa mengakses pembiayaan melalui lembaga formal, khususnya perbankan sehingga kesempatan bagi mereka mendapatkan bantuan permodalan semakin terbatas.
Oleh karena itu, pihaknya terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi bahwa pemerintah menyediakan alternatif pembiayaan bagi pelaku UMi.
“Kami berharap banyak pelaku usaha UMi yang memanfaatkan alternatif pembiayaan ini dan berharap masyarakat bisa dapat pembiayaan resmi yang cepat dan juga terhindar dari pembiayaan ilegal, dalam bentuk rentenir atau pinjaman online ilegal yang justru bisa merugikan pelaku usaha UMi,” ujar Yusuf saat sosialisasi pembiayaan UMi bersama dengan PT Pegadaian dan PT PNM, Kamis (10/11/2022).
Di sisi lain, Yusuf menilai untuk lebih banyak menjangkau pelaku usaha UMi maka diperlukan sinergi dengan banyak kementerian lembaga, sebagai penyalur pembiayaan yang lebih berpengalaman sehingga tepat sasaran.
Saat ini, PIP telah bekerja sama dengan kurang lebih 60 lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pembiayaan UMi dan ditargetkan untuk terus bertambah agar dapat mencapai lebih banyak pengusaha.
Adapun, sejak penyaluran pertama pada 2017, PIP telah berhasil melayani 6,9 juta usaha dengan nilai penyaluran lebih dari Rp24 triliun hingga Juli 2022.
Dari total 514 kota dan kabupaten yang berada di Indonesia, saat ini PIP telah melayani 509 kota dan kabupaten dan akan terus diperluas jangkauannya.
Selain itu, dari keseluruhan penyaluran tersebut sebanyak 95,97 persen merupakan untuk sektor perdagangan eceran, sebesar 44,7 persen dengan jenis pembiayaan syariah, dan 92,29 persen memiliki tenor paling besar 12 bulan.
