Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Transaksi Turun, Kinerja Pajak Kripto Melorot

Hingga Oktober 2022, penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 dari kripto mencapai Rp91,4 miliar.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 01 Desember 2022  |  18:44 WIB
Transaksi Turun, Kinerja Pajak Kripto Melorot
Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Selasa (30/8/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Bagikan

Bisnis.com, BATAM — Turunnya jumlah transaksi membuat penerimaan pajak dari perdagangan kripto mengalami perlambatan. Anjloknya harga kripto dinilai berpengaruh terhadap kondisi tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa hingga Oktober 2022, penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 dari kripto mencapai Rp91,4 miliar. Lalu, pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri mencapai Rp99,71 miliar.

Artinya, sejak Juni 2022 hingga Oktober 2022, akumulasi penerimaan pajak kripto telah mencapai Rp191,11 miliar. Rata-rata penerimaan pajak kripto setiap bulannya berkisar Rp38,2 miliar.

Kinerja pajak kripto ternyata mengalami perlambatan apabila kita melihatnya berdasarkan data penerimaan bulanan. Pada Juni 2022 atau bulan pertama pelaporan dan pembayaran, pajak kripto terkumpul Rp48 miliar.

Pada Juli 2022, penerimaan pajak kripto turun ke Rp32,9 miliar, tetapi kembali ngegas pada Agustus 2022 menjadi Rp45,85 miliar. Meskipun begitu, Agustus 2022 ternyata menjadi catatan penerimaan bulanan pajak kripto tertinggi sejauh ini, karena setelahnya malah terus menurun.

Penerimaan pajak kripto pada September 2022 melorot menjadi Rp32,37 miliar dan pada Oktober menjadi hanya Rp31,99 miliar. Kinerja kedua bulan tersebut berada di bawah rata-rata penerimaan pajak kripto sejauh ini.

Neil menyebut bahwa penerimaan pajak kripto berbasis pada pungutan dari transaksi perdagangan asetnya. Artinya, jika penerimaan pajak berkurang, maka terdapat penurunan jumlah transaksi.

"Secara bulanan, kami tidak ada perubahan kebijakan entah itu penurunan tarif, dan sebagainya. Saya rasa sudah menjawab, kira-kira kenapa ini turun. PPh 22 dan PPN DN untuk kripto basisnya apa? Transaksi. Terus kok turun? Hal seperti ini bisa dijawab sendiri," ujar Neil dalam media briefing Ditjen Pajak, Selasa (29/11/2022) di Batam.

Seperti diketahui, harga komoditas kripto mengalami pemerosotan yang dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, harga Bitcoin kini bergerak di sekitar Rp259 juta, padahal 2021 sempat berada di atas Rp900 juta, lalu harga Ethereum kini di kisaran Rp18,7 juta atau turun dari posisi 2021 yang sempat melebihi Rp65 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aset kripto mata uang kripto Bursa Kripto Pajak penerimaan pajak
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

back to top To top