Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap bahwa proyek perkeretaapian di Indonesia mengalami kesulitan terkait dengan pengadaan rangkaian kereta atau rolling stock.
Direktur Sarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Djarot Tri Wardhono menyebut operator kereta di dalam negeri tengah mengupayakan kerja sama dengan investor untuk pengadaan rolling stock.
"Jadi setelah prasarana kita bangun, kawan-kawan operator dalam tanda kutip mengalami kesulitan untuk mengadakan rolling stock. Jadi itu yang kami harapkan dari operator untuk bekerja sama dalam membeli rolling stock," ungkap Djarot di sela-sela acara Indonesia Railway Conference di JIExpo Kemayoran, Rabu (19/10/2022).
Saat ini, lanjut Djarot, terdapat sejumlah proyek perkeretaapian yang potensial untuk ditawarkan kepada investor. Misalnya, proyek pengembangan kereta di Sulawesi, kereta perkotaan di Bandung dan Semarang, serta MRT Fase 3 (Timur–Barat) dan Fase 4 (Fatmawati–TMII).
Sementara itu, Djarot juga menilai pengadaan rolling stock bukanlah satu-satunya hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan swasta. Dia menyebut pengembangan infrastruktur pendukung atau prasarana perkeretaapian juga bisa mendapatkan dukungan dari investor atau dalam hal ini swasta.
Contoh teranyar, pengembangan ekstensi Stasiun KRL Tigaraksa dan Flyover Tenjo yang dikembangkan oleh anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN). Ekstensi stasiun, yang ditargetkan rampung pada 2023, akan terhubung dengan kawasan transit berorientasi Transit Oriented Development (TOD) Kota Podomoro Tenjo.
Baca Juga
"Itu salah satu bentuk kerja dengan swasta. Jadi dia mendapatkan manfaat orang [yang bermukim] di sana bisa dapat akses langsung ke Stasiun Tigaraksa," terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong pembangunan infrastruktur dengan pendanaan kreatif atau creative financing di tengah keterbatasan APBN.
Djarot mengatakan porsi pendanaan pengembangan proyek perkeretaapian nantinya tidak terlalu bergantung kepada keuangan negara saja.
"Jadi 30-70 persen. Kami harap 70 persennya bisa dari swasta. Salah satunya yang paling banyak bisa melalui KPBU [Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha]," lanjutnya.
