Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengupayakan berbagai cara guna menepis keraguan investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menduga, kekhawatiran yang muncul baik di kalangan publik maupun beberapa investor lantaran pembangunan IKN merupakan proyek yang sangat besar sehingga mereka tidak yakin apakah proyek tersebut bisa terlaksana dan apakah pemerintah benar-benar serius mengerjakan proyek ini.
Guna menepis keraguan tersebut, pemerintah kemudian menyiapkan kawasan inti pusat pemerintahan dengan menggunakan anggaran negara untuk menunjukan keseriusan pemerintah dalam membangun IKN.
“Makanya strategi yang kita ambil itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan, itu yang kita siapkan dulu dan orang yang melihat yakin bahwa ini bisa dikerjakan,” kata Nurul saat ditemui di Ballroom Djakarta Theater XXI, Selasa (18/10/2022).
Selain itu, lanjut dia, Presiden Jokowi dalam acara Market Sounding IKN yang digelar hari ini, Selasa (18/10/2022) menegaskan bahwa Undang-undang terkait IKN telah dibuat, dan peraturan terkait insentif juga tengah disiapkan sehingga para investor diminta untuk tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi di IKN.
Adapun Nurul mengungkapkan, hingga saat ini, sudah ada 7 rumah sakit dan 9 lembaga pendidikan yang menunjukan komitmennya. Beberapa diantaranya adalah PT Medialoka Hermina, Tbk., Universitas Multimedia Nusantara, dan Jakarta Intercultural School.
PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) pada kesempatan itu juga turut menyatakan kesiapannya untuk mengambil 300 hektar di kawasan IKN.
“Jadi ini menurut saya sebenarnya tinggal butuh melihat apakah bisa terwujud nyata atau engga sih,” ujarnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan para investor. Berdasarkan pantauan Bisnis, selain Presiden Joko Widodo, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PPN Suharso Monoarfa, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
