Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah menjajaki investor global potensial untuk ikut mendanai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang akan dimulai tahun ini.
Rencanannya, program awal pemadaman PLTU batu bara itu akan menyasar pada kapasitas pembangkit 6,7 gigawatt (GW) secara bertahap.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan perseroannya telah menjajaki peluang kerja sama investasi dengan sejumlah mitra dan calon investor dari Amerika Serikat, Eropa dan Asia yang tertarik untuk ikut mendanai program pensiun dini tersebut.
“Saat ini kami sedang negosiasi dengan komunitas global. AS, Eropa, investor global, kita bicara tentang mekanisme transisi energi 6,7 GW PLTU pada program ini,” kata Darmawan dalam acara "SOE International Conference" di Nusa Dua, Bali, Selasa (18/10/2022).
Darmawan mengatakan Indonesia bakal menghadapi limpahan listrik yang berlebih dari megaproyek 35.000 MW yang masih berjalan hingga 2028 mendatang.
Dengan demikian, dia mengatakan tantangan peralihan menuju energi bersih akan dipengaruhi oleh banyaknya aset terdampar dari pembangkit-pembangkit fosil tersebut.
Baca Juga
“Besarnya aset yang masuk ke sistem kelistrikan kita, kita akan menangani hal ini dan kontrak power purchase agreement (PPA) jangka panjang serta model take or pay,” tuturnya.
Sebelumnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengatakan mobilisasi pembiayaan untuk mendanai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih sulit dilakukan hingga saat ini.
Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Sylvi Juniarty Gani beralasan pembiayaan pada program itu dinilai terlalu berisiko bagi lender lantaran belum masuknya pensiun dini PLTU ke dalam taksonomi pembiayaan transisi energi.
“Tantangan dari pensiun dini PLTU dari perspektif pendanaan adalah lender potensial selalu melihat program ini terlalu riskan karena eksposur yang tinggi pada batu bara,” kata Sylvi dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW), Jakarta, Senin (10/10/2022).
Absennya pensiun dini PLTU batu bara dalam taksonomi hijau itu, kata Sylvi, belakangan ikut menyulitkan pemerintah menarik pendanaan dari bank komersial untuk mempercepat program transisi energi mendatang.
Seperti diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp89,3 triliun, kurs Rp14.890.
Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksikan bakal sulit dilakukan. Center for Global Sustainability University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$32,1 miliar atau setara dengan Rp475,4 triliun, asumsi kurs Rp14.810.
Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
