Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TIIMM G20, Menteri Bahlil: Negara Maju Harus Lebih Adil Soal Investasi

Co-chairman Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting (TIIMM) G20 Bahlil Lahadalia menyatakan banyak tantangan dalam merealisasikan investasi.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara webinar Mid Year Economic Outlook 2022: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahanan Geopolitik Pascapandemi di Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam acara webinar Mid Year Economic Outlook 2022: Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahanan Geopolitik Pascapandemi di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Bisnis.com, NUSA DUA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan investasi berkelanjutan diperlukan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata.

Bahlil selaku co-chairman dari Trade, Industry, and Investment Ministerial Meeting (TIIMM) G20 ini menuturkan adanya berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu harus adanya kontribusi investasi terhadap hilirisasi.

Melalui hilirisasi, menurutnya negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara maju.

“Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak, seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju,” ujar Bahlil dalam pembukaan Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20, di Nusa Dua, Kamis (22/9/2022).

Bahlil melanjutkan, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolaborasi antara investor besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal perlu didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif.

Bahlil mengatakan investasi membutuhkan keadilan. Menurutnya, saat ini masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dengan negara maju di bidang energi hijau, termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

“Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya 1/5 saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang,” ucapnya.

Bahlil juga mengajak negara-negara G20 untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, terutama mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

“Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari. Khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok-kelompok miskin dan rentan,” ujar Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper