Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI telah menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 sebesar Rp1,09 triliun.
Alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2023 sebesar Rp1,09 triliun terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp392,64 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp701,57 miliar.
Adapun anggaran tersebut turun 16,1 persen tahun depan atau sekitar Rp210 miliar dibandingkan anggaran tahun ini yang sebesar Rp1,30 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya optimistis dapat mencapai target investasi sebesar Rp1.400 triliun di 2023, meskipun ada penurunan anggaran sebesar 16,1 persen.
“2022 begitu kami rencanakan Rp1.200 triliun karena perintah Presiden [Joko Widodo/Jokowi] orang ragu juga, sekalipun anggaran kami kecil. Sekarang kami targetkan Rp1.400 triliun untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen. Karena defisit anggaran turun ke 3 persen, kembali seperti semula,” kata Bahlil usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/9/2022).
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan hari ini, Rabu (21/9/2022) sempat mempertanyakan pagu definitif BKPM yang berkurang 16,1 persen dari 2022.
“Saya nggak tahu apakah ini kurang promosi di badan anggaran atau menteri keuangan atau apa nih pak, kenapa diturunkan,” tanya dia.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa hal tersebut menjadi tantangan untuk Kementerian Investasi/BKPM dan optimistis dapat mencapai target tersebut.
Selain itu, pihaknya juga yakin dapat menjalankan perintah Presiden Jokowi dengan kemampuan yang maksimal, meskipun dengan anggaran yang lebih sedikit.
“Mungkin ini juga challenge bagi kami dan yakinlah kami tidak mungkin cengeng untuk menghadapi ini semua. Kita akan menjalankan tugas negara dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, yang penting maksimal,” ujarnya.
