Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan inflasi ke atas 8 persen. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan inflasi saat ini, pasca kenaikan harga BBM.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM cenderung mendorong inflasi karena berdampak ke naiknya harga berbagai kebutuhan. Bahkan, secara historis, kenaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi hingga di atas 8 persen.
Arsjad mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa kenaikan harga BBM pada 2005 mendorong inflasi hingga 17 persen. Lalu, kenaikan harga BBM pada 2013 mendorong inflasi ke 8,38 persen dan pada 2014 inflasi menjadi 8,36 persen.
"Kondisi ini yang membuat kita juga harus memiliki strategi, termasuk dalam persoalan fiskal. Dalam kondisi pemulihan dan ancaman resesi global, ruang fiskal kita butuh keleluasaan untuk bergerak lincah menjaga keseimbangan keuangan negara dan dorongan agar ekonomi tetap tumbuh," ujar Arsjad dalam keterangan resmi, Minggu (11/9/2022).
Dia pun meminta pemerintah untuk belajar dari dampak kenaikan BBM yang lalu-lalu, dengan segera mengambil langkah strategis dan mitigasi. Menurutnya, inflasi jangan sampai menjadi pengganjal di tengah momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan tren yang terus membaik.
Arsjad menyebut bahwa sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kenaikan harga BBM akan menambah inflasi 1,8 persen. Meskipun hasil perhitungan pemerintah itu jauh lebih kecil dari catatan historis, Arsjad tetap berharap terdapat tindakan maksimal dalam pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Baca Juga
"Saat ini subsidi kita menghabiskan sekitar 25 persen APBN 2022. Ini angka yang sangat besar. Persoalannya, sekitar 70 persen subsidi BBM ini dinikmati oleh kelompok yang mampu. Hal ini memperlihatkan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Padahal tujuan utama dari alokasi subsidi adalah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada golongan pra-sejahtera," ujar Arsjad.
