Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) meminta dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah subsidi untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengatakan para pengembang yang bergabung dalam Apersi saat ini dalam keadaan yang kurang kondusif.
Hal ini dikarenakan efek pandemi Covid-19 yang masih dirasakan oleh pengembang. Selain itu, juga masih ada sejumlah kendala atau hambatan dari pemerintah.
“Efek pandemi juga masih dirasakan, namun ada juga kendala daripemerintah yang seharusnya menjadi partner kami, pihak swasta yang membangunrumah subsidi,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (22/8/2022).
Junaidi menyoroti terkait kenaikan harga rumah subsidi yang sudah 2 tahun tidak mengalami kenaikan.
Efek pandemi yang masih berlangsung dan naiknya bahan bangunan utama seperti besi dan semen membuat margin pengembang berkurang.
Baca Juga
“Bahkan di beberapa daerah kenaikannya cukup signifikan, dan memilih tak menjual rumah subsidi. Idealnya kenaikannya 7 persen,” tuturnya.
Adapun kendala lain yang ada dalam industri rumah subsidi yang merupakan program Program Sejuta Rumah (PSR).
Kendala klasik yang selalu menghantui adalah kuota yang tak konsisten setiap tahunnya, sehingga pasokan rumah tak maksimal.
Selain itu, Junaidi menambahkan kenaikan harga lahan dan semakin terbatas membuat anggotanya kesulitan dalam menjalankan bisnisnya.
Menurutnya, terdapat sinkronisasi dalam penentuan kuota dan harga. Sinkronisasi ini akan meningkatkan dan menjaga konsistensi kuota KPR subsidi.
Diharapkan, pemerintah segera mempercepat operasional bank tanah.
“Ini akan menjaga rumah subsidi tetap sejalan dengan biaya produksi,” katanya.
Apersi berharap adanya bantuan penyediaan lahan negara hingga peremajaan kawasan kumuh di tengah lahan yang kian terbatas dan mahal.
Selain itu, diharapkan adanya dukungan insentif pajak, kemudahan perizinan, dan pemberian bantuan PSU yang merata.
”Dari sisi pengembang kita terus melakukaninovasi konstruksi dan melakukan procurement hedging,” ucapnya.
Junaidi menambahkan Apersi juga telah membuat roadmap terkait optimalisasi ekosistem perumahan mulai dari urusan pembiayaan hingga land bank.
“Kami berharap adanya penyesuaian suku bunga berjenjang KPR subsidi FLPP. Lalu pemberian subsidi premi asuransi dan lembaganya. Kemudian, percepatan program tabungan perumahan atau Tapera dan juga program KPR untuk informal,” tuturnya.
Peran Pemerintah Daerah (Pemda) pun perlu dikuatkan untuk mendukung ekosistem perumahan sehingga tak ada lagi kendala seperti peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemda juga harus menetapkan zona hunian untuk MBR membuat indeks kelayakan di masing-masing wilayahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengapresiasi audiensi Apersi yang datang ke Komisi V DPR RI. Hal ini karena Apersi memberikan banyak masukan terkait percepatan penyediaan perumahan subsidi untuk MBR.
“Apersi tak sekedar datang berkeluh kesah, tapi juga memberikan masukannya dalam bentuk makalah. Kita jadi lebih paham kendala yang ada di rumah subsidi yang bertujuan untuk MBR,” ujarnya.
Anggota Komisi V Hamka Baco Kady menegaskan roadmap Apersi terkait ekosistem perumahan bisa menjadi jalan untuk terus melakukan perbaikan dalam program rumah subsidi.
Terlebih selama ini masyarakat informal tak memiliki akses memiliki rumah karena unbankable.
“Seperti pedagang dan lainnya mereka pendapatannya setiap hari tetapi tak bisa akses KPR. Semoga BP Tapera melalui FLPP maupun KPR Tapera yang masih berproses akan menjadi jalan keluar,” ucapnya.
