Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha mengaku optimis dengan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin Selasa (16/8/2022).
Postur APBN 2023 diyakini tetap menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat.
Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun, turun dari outlook 2022 yang sebesar Rp3.169,1 triliun.
Belanja negara dalam RAPBN 2023 meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap porsi APBN nantinya lebih fleksibel mengingat resiko ekonomi yang masih berat.
Menurutnya, lebih baik APBN lebih fleksibel dan ada bantalan yang lebih besar, jika ekonomi menghadapi masalah yang berat.
“Harap diingat bahwa ekonomi dan fiskal kita sekarang lebih sehat, karena ada kenaikan komoditas, jadi ada windfall profit. Jadi yang terjadi sekarang adalah externally driven growth. Tahun depan harga komoditas belum tentu sebaik sekarang,” ujar Hariyadi saat dihubungi, Rabu (17/8/2022).
Meski demikian, Hariyadi mengingatkan agar penggunaan anggaran untuk proyek-proyek raksasa lebih terawasi dengan baik.
“Jadi proyek-proyek besar dan berdampak jangka panjang perlu berhati-hati pengelolaan anggarannya,” ucapnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menilai postur APBN 2023 pemerintah saat ini terlihat fokus untuk menstimulasi kegiatan ekonomi sektor riil, di tengah proyeksi tekanan global yang meningkat dalam jangka pendek menengah.
Dengan konsentrasi anggaran pada infrastruktur, katanya, pemerintah terlihat ingin mengstimulasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi di tahun depan.
"Jika dilihat besarnga yang cukup besar pada subsidi, pemerintah juga terlihat proaktif melindungi daya beli masyarakat ketika proyeksi inflasi masih cukup tinggi untuk menggerus daya beli masyarakat,” jelas Shinta.
Sementara itu, dia menilai anggaran kesehatan yang semakin menipis memperlihatkan kepercayaan diri pemerintah terhadap transisi endemi yang lebih kuat di tahun depan.
Secara garis besar, menurut dia, postur APBN yang seperti ini sangat mendukung terhadap pertumbuhan.
“Kami optimis pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan 5,3 persen walaupun potensi tekanan global terhadap kinerja sektor riil nasional dan makroekonomk masih cukup tinggi, khususnya di sisi nilai tukar, inflasi dan tingkat suku bunga acuan,” ucapnya.
