Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan bank sentral di dunia, terutama The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan secara agresif juga diprediksikan akan menghambat pemulihan ekonomi global dan menimbulkan debt distress. Dengan terbatasnya kapasitas fiskal terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah diprediksikan akan dapat memengaruhi pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) di tahun 2030. Bagaimana dengan Indonesia?
Baru saja BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II/2022 sebesar 5,44 persen YoY. Di keseluruhan 2022, IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dapat mencapai 5,3 persen, jauh lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 sebesar 3,2 persen.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan transformasi struktural yang salah satunya adalah upaya mengatasi dampak perubahan iklim untuk tetap memenuhi komitmen pencapaian SDGs. Komitmen tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan Indonesia di dalam Paris Agreement yang ditegaskan dengan Dokumen Kontribusi Nasional atau NDC, di mana ditargetkan pengurangan gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional dapat tercapai di tahun 2030.
Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan identifikasi terhadap beberapa sektor yang kritikal untuk pengimplementasian langkah strategis dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Beberapa sektor tersebut, antara lain pertanian, kehutanan atau Forestry and Other Land Uses (FOLU), energi, dan pengolahan limbah.
Dua di antaranya, FOLU dan energi, menyumbang hampir seluruh GRK di Indonesia, sebesar 90 persen. Pada sektor FOLU, Indonesia telah berhasil mengendalikan kebakaran lahan dan hutan yang turun hingga 82 persen pada 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dengan target seluas 600.000 hektare sampai dengan 2024, yang merupakan terluas di dunia. Saat ini, Indonesia berambisi menjadikan sektor FOLU sebagai carbon net sink di 2030, sehingga terjadi netralitas karbon di sektor tersebut.
Energi, terutama listrik, sangat menentukan bagi ekonomi Indonesia, dan pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adil dan terjangkau.
Baca Juga
Transisi ke energi berkelanjutan juga menjadi salah satu agenda prioritas G20 tahun ini, di mana Indonesia memegang Presidensi G20. Namun transisi energi ini memiliki tantangan yang sangat besar.
Dalam rangka transisi energi tersebut, Pemerintah Indonesia mengusung inisiatif pembentukan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk memastikan kelancaran proses transisi menuju sistem energi bersih nir-karbon.
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 275/2022 secara resmi telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Country Platform Manager yang bertugas untuk mengelola pendanaan transisi energi di tanah air, yang dapat bersumber dari pendanaan komersial dan non-komersial secara berkelanjutan, seperti pendanaan dari Indonesia sovereign wealth fund, serta pembiayaan dari lembaga donor/filantropis, lembaga multilateral/bilateral, dan lembaga internasional lainnya.
Penunjukan PT SMI sebagai country platform manager dilakukan dalam rangka pemberian dukungan fiskal pemerintah untuk kerangka pendanaan dan pembiayaan transisi energi nasional.
Untuk proses transisi energi tersebut, terdapat beberapa fokus yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam jangka pendek, percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU batu bara akan menjadi fokus utama.
PT SMI menyadari pentingnya kerja sama dan kolaborasi semua pihak untuk menjalankan komitmen dan tanggung jawab sebagai country platform dalam mendukung Pemerintah Indonesia mengimplementasikan transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau.
Indonesian G20 Presidency tahun ini merupakan momentum yang baik bagi kita untuk dapat menunjukkan leadership dalam mengkoordinasikan dan mendorong negara-negara di dunia, serta institusi keuangan internasional untuk mendukung pelaksanaan transisi energi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.
