Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun atau biaya pembengkakan biaya dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata Amin Ak dikutip dari Antara, Kamis (4/8/2022).
Amin menyebut penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah kejanggalan proyek KJCB yang merupakan kerja sama Indonesia dan China. Bahkan, dia sudah menemukan keanehan sejak sejak proposal proyek disampaikan China pada Agustus 2015.
Menurutnya, China menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.
Namun pada perjalanannya, kata Amin, pembangunan infrastruktur membuat Indonesia terjebak pada dilema. Apakah Indoensia harus melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak.
"Apapun keputusannya, Indonesia harus tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan," imbuhnya.
Meski demikian, Amin tak menampik sangat sulit bagi pemerintah untuk menghentikan proyek KCJB karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar. Apalagi, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.
Dia menilai sangat aneh jika China tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut.
"Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan?" papar Amin.
Kejanggalan lain, lanjut Amin, dari sisi bisnis dan operasional KCJB ini sulit untuk balik modal. Dia mengatakan dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi US$7,9 miliar dari semula hanya US$5,13 miliar.
Jika melihat secara hitungan bisnis, dia mengatakan sangat sukar bagi pemerintah untuk bisa kembali modal.
Menurut Amin, situasinya mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur, seperti Srilanka dan Pakistan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.
"Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan," ujarnya dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (26/7).
Dia menegaskan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB. Pasalnya, proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden China Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022.
