Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi lantaran digitalisasi memiliki manfaat yang sangat luas.
Selama periode pandemi 2020 lalu, anggaran seluruh kementerian/lembaga turun, kecuali untuk membantu sektor kesehatan guna menangani pandemi dan meningkatkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terpukul akibat pandemi. Kendati demikian, anggaran belanja untuk transformasi digital justru tidak ikut dipotong, melainkan ditingkatkan dalam periode tersebut.
"Ini merupakan suatu bukti bahwa pemerintah melihat fondasi untuk membangun transformasi melalui digitalisasi, dan investasi infrastruktur digital adalah keharusan yang tidak boleh ditunda dan tidak boleh dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi. Justru kita harus mengakselerasi di dalam investasi," katanya dalam acara webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi pada Rabu (3/8/2022).
Dijelaskan lebih jauh, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan salah satu dari sedikit kementerian/lembaga yang anggarannya terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.
Pada 2020, anggaran Kominfo mencapai Rp20 triliun, naik 73 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5,3 triliun. Kemudian di 2021, anggarannya kembali naik menjadi Rp26 triliun dan kemudian naik lagi menjadi Rp27 triliun.
Bendahara negara itu mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun fondasi infrastruktur lantaran transformasi digital dan digitalisasi tak mungkin ada jika infrastruktur digital tidak dibangun. Adapun pembangunan infrastruktur digital termasuk membangun Base Transceiver Station atau BTS 4G di 4.200 desa.
Selain itu, pembangunan infrastruktur digital diprioritaskan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) agar masyarakat di sana juga dapat menikmati transformasi digital.
Hal tersebut, kata Sri Mulyani, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi yang dapat mengurangi penerimaan negara harus dihapuskan.
Baca Juga
"Kami membangun platform digital yang mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik seperti korupsi atau kompromi terhadap integritas," ujarnya.
