Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dimulai pada Agustus 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan mayoritas tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN merupakan tanah pemerintah. Namun, ada beberapa wilayah yang merupakan lahan milik masyarakat, sehingga masih diperlukan proses pembebasan lahan.
"Ada sekian hektare yang [milik] masyarakat itu sedang diselesaikan oleh KLHK dan ATR/BPN, kalau yang untuk groundbreaking sudah pasti clean and clear," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Basuki mengungkapkan pada 15 Juli 2022, pihaknya akan menandatangani kontrak pemetaaan lahan atau land development yang merupakan proses awal pembangunan IKN. Menurutnya, hasil dari kontrak tersebut akan diumumkan sepekan menjelang waktu penandatanganan kontrak.
Basuki mengungkapkan, pada prosesnya telah melibatkan tidak hanya perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi juga terdapat perusahaan swasta.
"Land development itu hasilnya kavling-kavling, mana kavling Istana, mana kavling DPR," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyebut pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas.
Dia mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.
"Sudah saya koordinasikan dengan bu Siti Nurbaya, saya juga akan kelapangan mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga pak Bambang [Kepala Badan Otorita IKN] segera bisa bekerja," ujar Hadi.
